Badan Gizi Nasional Diminta Bikin Unit Pemulihan Korban Keracunan MBG

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) diminta untuk membentuk unit pemulihan korban agar penanganan terhadap masyarakat nan terdampak persoalan dalam penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dilakukan secara lebih sistematis. Ini merupakan rekomendasi langsung dari Menteri HAM Natalius Pigai.

Rekomendasi tersebut merupakan masukan nan baik dan konstruktif untuk terus memperkuat tata kelola program, khususnya dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan kewenangan penerima manfaat.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati mengatakan rekomendasi Kementerian HAM merupakan bagian krusial dalam proses pertimbangan dan penyempurnaan penyelenggaraan MBG. Menurutnya, BGN terbuka terhadap masukan dari beragam pihak sebagai bahan untuk terus memperbaiki penyelenggaraan program.

"Kami menyambut baik rekomendasi dari Pak Menteri HAM. Ini merupakan masukan nan sangat baik bagi BGN untuk terus melakukan perbaikan," ujar Hida dalam keterangan tertulis, Kamis (9/10/2026).

Kolaborasi antara BGN dan Kementerian HAM dalam aspek tersebut juga telah mempunyai landasan melalui Nota Kesepahaman No: 47/NK.07/10/2025 tentang Sinergitas Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemenuhan Gizi Nasional nan ditandatangani pada 13 Oktober 2025.

Nota Kesepahaman tersebut menjadi dasar bagi kedua pihak untuk melakukan sinergi dan kerjasama sesuai tugas dan kegunaan masing-masing.

Dalam ruang Nota Kesepahaman tersebut, kedua pihak sepakat melakukan pertukaran info dan info serta publikasi mengenai penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional, pendampingan penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional agar sejalan dengan standar HAM, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia di bagian HAM, serta support sumber daya sesuai tugas dan kegunaan masing-masing.

"MoU ini menjadi salah satu landasan krusial bagi kami untuk terus memperkuat kerjasama dengan Kementerian HAM. Karena itu, rekomendasi mengenai sistem pemulihan korban kami pandang sebagai bagian dari masukan konstruktif nan dapat dikaji dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta ketentuan nan berlaku," kata Hida.

Lebih lanjut, Hida menyampaikan bahwa saat ini ketua BGN tengah melakukan beragam langkah perbaikan tata kelola penyelenggaraan MBG. Masukan dari Pak Menteri HAM tentunya bisa menjadi bagian dari langkah perbaikan nan kelak dilakukan BGN.

Dia menambahkan bahwa pembenahan tata kelola MBG saat ini terus menjadi perhatian ketua BGN. Berbagai pertimbangan terhadap penyelenggaraan program menjadi bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan MBG melangkah semakin baik, akuntabel, dan bisa memberikan faedah secara optimal bagi masyarakat.

"Pimpinan BGN saat ini tengah melakukan beragam perbaikan tata kelola. Kami memandang pertimbangan bukan sebagai sesuatu nan kudu dihindari, melainkan sebagai proses krusial untuk memastikan program ini terus berkembang dan semakin baik. Dukungan serta masukan dari Kementerian HAM dan seluruh pemangku kepentingan tentu sangat berfaedah dalam proses tersebut," pungkas Hida.

(hal/hns)