Atasi Banjir DKI, Pemprov Andalkan Pompa, Pengerukan & Normalisasi Sungai

Jakarta - Banjir telah menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta. Setiap musim hujan tiba, genangan dan luapan air kerap menguji ketahanan kota nan dihuni 11 juta penduduk ini. Di kembali persoalan nan terus berulang, Jakarta tidak tinggal diam.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berupaya membangun sistem pengendalian banjir nan lebih terpadu, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan prasarana pengendali air, hingga penguatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi cuaca ekstrem.

Di tengah kompleksitas persoalan nan dihadapi, beragam langkah nan dijalankan Pemprov DKI Jakarta menjadi bagian dari ikhtiar panjang untuk mewujudkan kota nan lebih tangguh, aman, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Perkuat Rumah Pompa

Pemprov DKI Jakarta memperkuat prasarana pengendali banjir melalui penyiagaan pompa air, penguatan sistem polder, hingga pemeliharaan badan air agar sistem drainase tetap berfaedah optimal saat curah hujan tinggi.

Hingga 13 Maret 2026, DKI Jakarta mempunyai 668 unit pompa stasioner nan tersebar di 243 lokasi. Selain itu, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta juga menyiagakan 537 pompa mobile nan ditempatkan di lima wilayah administrasi. Keberadaan pompa mobile krusial untuk menangani genangan di titik-titik nan tidak terjangkau pompa stasioner.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan seluruh perangkat pengendali banjir disiapkan agar dapat bekerja maksimal, terutama ketika hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Jakarta.

"Kami memastikan seluruh perangkat pengendalian banjir dapat berfaedah optimal, baik sebelum, saat, maupun setelah terjadi hujan intensitas tinggi. Mitigasi banjir adalah kerja kolaboratif nan memerlukan kecepatan, ketepatan, dan kesiapan infrastruktur," ujar Ika, dikutip dari situs resmi Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan JakTirta Project 2025-2027 nan mencakup pembangunan 20 rumah pompa dengan total 61 unit pompa baru di sejumlah titik strategis. Proyek tersebut bakal menambah kapabilitas pengendalian banjir hingga 148 meter kubik per detik.

Salah satu proyek utama nan tengah dikerjakan adalah Sistem Tata Air Rumah Pompa Ancol di Pademangan, Jakarta Utara. Fasilitas ini bakal menambah kapabilitas pompa sebesar 25 meter kubik per detik melalui lima unit pompa baru. Dengan tambahan tersebut, kapabilitas pengaliran air di area itu meningkat dari 15 meter kubik per detik menjadi 40 meter kubik per detik.

Saat meninjau pembangunan akomodasi tersebut pada Selasa (7/4/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan peningkatan kapabilitas pompa menjadi langkah krusial untuk memperkuat sistem pengendalian banjir di area pesisir Jakarta.

"Penambahan ini sangat krusial untuk meningkatkan keahlian sistem dalam menangani debit air nan tinggi," urainya.

Menurut Pramono, Rumah Pompa Ancol dirancang untuk mempercepat aliran air menuju laut sekaligus memperkuat perlindungan terhadap ancaman banjir rob di area Ancol dan Pademangan. Kehadiran akomodasi ini diharapkan dapat menjaga area strategis tetap kondusif serta mendukung kelancaran aktivitas penduduk dan pelaku usaha.

"Kami mau memastikan area strategis tetap terlindungi dan aktivitas masyarakat dapat melangkah dengan kondusif dan nyaman," ujarnya.

Pengerukan Kali dan Waduk

Pemprov DKI Jakarta juga mempercepat pengerukan sungai, kali, waduk, situ, dan embung untuk mengembalikan kapabilitas tampung dan memperlancar aliran air. Hingga 13 Maret 2026, volume pengerukan di lima wilayah kota manajemen Jakarta mencapai 123.393 meter kubik. Kegiatan ini dimulai sejak 2 Januari 2026 dan bakal terus diperluas ke beragam badan air lainnya.

Sepanjang 2025, total volume pengerukan tercatat mencapai 919.173 meter kubik. Dinas SDA DKI mengerahkan 260 unit excavator dan 465 unit dump truck untuk mendukung aktivitas tersebut.

Salah satu letak pengerukan adalah Kali Sepak Kembangan alias Kali Uwungan di Jakarta Barat nan mempunyai lebar sembilan meter. Pengerukan dilakukan pada lebar enam meter dengan jarak kondusif 1,5 meter dari sisi tebing untuk mengurangi akibat longsor. Secara keseluruhan, rencana volume pengerukan Kali Sepak mencapai 7.458 meter kubik sepanjang 1.243 meter nan terbagi dalam tiga segmen.

"Pengerukan ini bermaksud menjaga kelancaran aliran air, mengingat Kali Sepak merupakan salah satu muara krusial nan terhubung lintas wilayah, termasuk ke Cengkareng Drain," ungkap Pramono.

Normalisasi Sungai

Selain pompa dan pengerukan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah jangka menengah melalui normalisasi sungai. Tiga sungai nan menjadi perhatian adalah Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, dan Kali Cakung Lama.

Normalisasi Sungai Ciliwung dilakukan berbareng pemerintah pusat. Berdasarkan info Dinas SDA DKI Jakarta, total rencana pembangunan tanggul normalisasi Ciliwung mencapai 33,69 kilometer. Dari jumlah itu, sekitar 17,14 kilometer telah terealisasi.

"Normalisasi Sungai Ciliwung segera dimulai berbareng pemerintah pusat melalui pembangunan tanggul. Normalisasi Sungai Krukut dan Kali Cakung Lama ditargetkan mulai dilaksanakan tahun ini," ungkap Pramono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan normalisasi Ciliwung sudah melangkah sekitar 52 persen. Dari total sekitar 33 kilometer, 17 kilometer telah diselesaikan dan tetap ada sekitar 16 kilometer nan perlu dituntaskan.

"Saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, nan sudah dilakukan 17 kilometer alias 52 persennya, sisanya 16 kilometer," kata AHY. "Kemudian tadi dijelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai kurang lebih 33 kilometer, nan sudah dilakukan 17 kilometer (52 persennya), sisanya 16 kilometer."

Salah satu tantangan dalam penyelesaian normalisasi adalah pembebasan lahan. Karena itu, kerjasama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI menjadi penting.

"Memang tantangannya selalu di antaranya adalah lahan. Tadi Ibu Wamen PU juga menyampaikan lahannya sering kali tetap terhambat, belum clean and clear pengadaannya. Itulah kenapa kerjasama pemerintah pusat dan Pemprov ini menjadi sangat krusial dan masyarakat juga kudu terlibat dalam upaya besar ini," papar AHY.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Pemprov DKI Jakarta sudah bergerak dalam pembebasan lahan untuk mendukung kelanjutan normalisasi Ciliwung.

"Insyaallah nggak ada hambatan dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada nan ke arah Jawa Barat juga," ucapnya. "Mudah-mudahan DKI Jakarta saya acungin jempol lantaran sangat kooperatif, tinggal nan di Jabar kelak kami juga tetap bakal berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat."

Strategi Terpadu

Menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), banjir di Jakarta dipengaruhi oleh sejumlah aspek nan saling berkaitan, mulai dari penurunan muka tanah, curah hujan ekstrem, hingga menurunnya kapabilitas sungai dan saluran drainase.

Peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santoso, menjelaskan ada tiga penyebab utama banjir di Jakarta. Pertama, penurunan permukaan tanah (land subsidence) nan terjadi dengan laju bervariasi, sekitar 1 hingga 15 sentimeter per tahun.

Kedua, tingginya curah hujan nan kerap melampaui kapabilitas sistem drainase. Ketiga, kondisi saluran air dan sungai nan tidak berfaedah optimal akibat penumpukan sampah serta pendangkalan.

"Situasi ini secara drastis menurunkan kapabilitas aliran saluran maupun sungai," ujar Budi, dikutip dari laman resmi BRIN, Selasa (2/6/2026).

Ia menyebut penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan strategi terpadu nan mencakup langkah jangka pendek dan jangka panjang.

Selain pembangunan prasarana pengendali banjir, BRIN juga mendorong pemanfaatan teknologi pemantauan modern, seperti Synthetic Aperture Radar (SAR) 2D dan 3D nan dipadukan dengan kajian multi-track InSAR untuk memetakan penurunan muka tanah dan mengidentifikasi wilayah berisiko banjir.

Budi menegaskan, beragam solusi tersebut memang tidak mudah diterapkan. Keberhasilannya sangat berjuntai pada komitmen politik nan kuat lintas wilayah, koordinasi antarlembaga nan solid, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengendalian banjir.

"Solusi nan ditawarkan memang tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi bukan berfaedah tidak mungkin," pungkasnya.

(akn/ega)