Pemprov Jabar Siapkan Mesin Pengolah Sampah untuk Seluruh Kelurahan Bandung

​Gubernur Jawa Barat(MI/Bayu Anggoro)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat mendorong Pemerintah Kota Bandung agar bisa menangani sampah dimulai dari tingkat kelurahan. Mitigasi ini dianggap krusial seiring dengan kapabilitas TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat nan diprediksi bakal penuh dalam enam bulan ke depan.

​Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan teknologi pengolahan sampah berdikari berskala lokal sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Teknologi tersebut diklaim bisa mengolah sampah sehingga lenyap di tingkat wilayah tanpa menyisakan residu nan kudu dibuang ke TPA.

​"Sarimukti kan enam bulan ke depan itu sudah close ya, sudah penuh. Saya sudah menyiapkan mitigasi, ialah mendorong perangkat nan bisa melakukan pengelolaan di tiap kelurahan dengan kapabilitas 5 ton," kata Dedi di Bandung, Selasa (2/6).

Menurutnya, sistem pengolahan ini sudah diujicoba di Gedung Sate dan terbukti berhasil. Mesin tersebut bisa mengubah sampah domestik menjadi briket nan nantinya bisa diserap oleh beragam industri di Jawa Barat.

​Ia juga menegaskan bahwa operasional perangkat ini kondusif dan tidak melanggar izin lingkungan hidup lantaran tidak menggunakan metode pembakaran terbuka nan memicu polusi udara.

"Enggak ada masalah secara aturan, kan menghasilkan briket, itu kan bukan dibakar," tegasnya.

Nantinya, kata dia, ​program ini diproyeksikan bakal menyasar seluruh kelurahan di Kota Bandung. Meski begitu, Dedi menyebut realisasi anggaran pengadaan perangkat tersebut tidak bisa sepenuhnya bertumpu pada kas wilayah provinsi.

Pihaknya pun bakal segera memanggil Wali Kota Bandung untuk merumuskan skema pembagian anggaran tersebut.

​"Nanti kita bakal terapkan di seluruh kelurahan, dan kelak saya bakal membujuk bicara Wali Kota (Bandung) untuk menentukan pembiayaannya. Kan tidak mungkin ditanggung oleh provinsi semua," kata Dedi.

Saat disinggung mengenai pengajuan status darurat sampah oleh Pemkot Bandung, Dedi meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan tersebut. Menurutnya, konsentrasi utama saat ini adalah menangani persoalan sampah di lapangan dibanding terjebak pada aspek manajemen status kedaruratan nan justru berpotensi memicu kepanikan publik.

​"Status darurat sampah kelak kita lihat dulu ya, jangan dibikin menjadi buru-buru darurat, kelak orang panik. Tetapi nan kudu kita lakukan bukan persoalan daruratnya, tapi langkah-langkah penanganan kedaruratan dulu. Nanti darurat menjadi panik, sampahnya bertumpuk," katanya. (BY)