Atalia Kecam Dana Bencana BNPB Diduga Dikorupsi: Itu untuk Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengecam dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) nan mengenai pengadaan peralatan dan jasa hingga biaya siap pakai bencana.

Dugaan korupsi ini dibongkar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 14 orang, termasuk Sekretaris Utama BNPB Rustian.

Atalia mengatakan biaya siap pakai (DSP) nan diperjuangkan DPR adalah semata-mata untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

"Setiap rupiah dalam Dana Siap Pakai (DSP) diperjuangkan di DPR, 100 persen untuk menyelamatkan nyawa, menyediakan kebutuhan warga, hingga support medis bagi penduduk terdampak bencana," kata Atalia saat dihubungi wartawan, pada Rabu (14/10).

Atalia mendorong pertimbangan menyeluruh serta audit investigatif atas tata kelola pengadaan peralatan dan jasa darurat di BNPB.

Ia juga mendorong pengawasan internal dan transparansi nan mempersempit kemungkinan pejabat tidak bertanggung jawab melakukan diskresi di tengah kondisi darurat.

"Saya kira sistem pengawasan internal dan transparansi penunjukan vendor kudu diperketat, agar celah diskresi di saat darurat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum nan tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, Atalia meminta ketua BNPB untuk tetap memastikan penanganan nan optimal untuk musibah karhutla.

"Kami mendorong ketua BNPB memastikan seluruh operasi tanggap darurat, penanganan karhutla, pengedaran logistik, dan pelayanan kesehatan penduduk di lapangan tetap melangkah optimal dan tidak boleh terganggu sedikit pun akibat kasus norma ini," katanya.

Atalia tetap menghormati penuh seluruh proses investigasi dan penegakan norma nan sedang melangkah dengan tetap mengedepankan asas prasangka tak bersalah.

"Kita tunggu pernyataan perincian dan resmi dari KPK," ujarnya.

Diketahui, KPK mengadakan OTT terhadap pejabat BNPB pada Selasa (13/10) malam. Total terdapat 14 orang nan sukses ditangkap. Beberapa di antaranya adalah Sekretaris Utama BNPB, Rustian; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan pihak swasta.

KPK sukses mengamankan peralatan bukti dalam corak duit tunai senilai 1,4 miliar dan logam mulia emas. Adapun, Juru Bicara KPK Budi Praseyto menduga motif penyalahgunaan biaya oleh BNPB adalah biaya siap pakai untuk kebencanaan. Lebih lanjut, KPK bakal mengadakan gelar perkara terhadap kasus ini.

(knf/fra)