Asperindo Tegaskan Penyedia Jasa Logistik Bukan Penyebab Tingginya Biaya Logistik Nasional

Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Sonny Harsono.(Dok.Istimewa)

DEWAN Penasihat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo), Sonny Harsono, menegaskan bahwa pelaku upaya logistik bukan penyebab tingginya biaya logistik nasional nan selama ini kerap menjadi sorotan. Sebaliknya, penyedia jasa logistik justru terus berupaya mendorong efisiensi guna meningkatkan daya saing bumi upaya dan perekonomian nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Sonny dalam pertemuan nan dihadiri 15 Ketua Umum asosiasi logistik nasional di Resto Parle, Senayan, Jakarta, Sabtu (13/6). Forum itu membahas beragam persoalan nan dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya biaya logistik di Indonesia, termasuk munculnya sejumlah komponen biaya baru pada jasa kargo udara.

Salah satu rumor nan menjadi perhatian berbareng adalah pemberlakuan biaya Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper/Jaster) sebesar Rp700 per kilogram serta Cargo Handling Charge (SGHA) sebesar Rp340 per kilogram. Pelaku upaya menilai biaya tambahan tersebut berpotensi meningkatkan beban operasional dan pada akhirnya memengaruhi biaya pengedaran barang.

Sonny mengatakan, selama ini pelaku logistik kerap menjadi pihak nan disalahkan atas tingginya biaya logistik nasional. Padahal, menurutnya, terdapat banyak aspek lain nan turut memengaruhi tingginya biaya pengedaran di Indonesia.

“Saya senada dengan nan disampaikan Sekjen Asperindo, Tekad Sukatno. Kita juga bukan penyebab tingginya biaya logistik. Justru kita mau mendorong efisiensi cost of logistics agar biaya upaya menjadi lebih kompetitif,” ujar Sonny.

TANTANGAN TERBESAR LOGISTIK
Ia menambahkan, salah satu tantangan terbesar saat ini berada pada sektor logistik udara nan sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional, termasuk nilai avtur dan beragam biaya tambahan lainnya.

“Selama ini orang sering memandang aspek eksternal seperti gejolak dunia alias nilai avtur. Tetapi rupanya bukan itu saja. Sekarang muncul biaya-biaya baru seperti Jaster dan SGHA nan sebelumnya tidak ada. Ini tentu menjadi perhatian bersama,” katanya.

Menurut Sonny, andaikan Indonesia mau meningkatkan daya saing ekonomi, maka efisiensi biaya logistik kudu menjadi agenda berbareng seluruh pemangku kepentingan. Ia menilai biaya logistik nan tinggi bakal berakibat langsung terhadap biaya berupaya alias cost of doing business di Indonesia.

“Kalau kita bicara efisiensi biaya logistik, saya kira semua sepakat. Cost of doing business kudu dibuat lebih mudah dan lebih efisien agar Indonesia semakin kompetitif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sonny berharap, seluruh asosiasi logistik dapat menyatukan pandangan dan menyampaikan aspirasi secara berbareng kepada pemerintah.

Selain itu, dia menekankan, industri logistik tidak mau terus-menerus dianggap sebagai pihak nan bertanggung jawab atas tingginya biaya logistik nasional.

“Kita datang di sini untuk satu suara. Jangan sampai pelaku logistik terus menjadi pihak nan tertuduh. nan kita perjuangkan adalah terciptanya ekosistem logistik nan lebih efisien dan sehat bagi seluruh pelaku usaha,” ujar Sonny.

Forum nan dihadiri 15 Ketua Umum asosiasi logistik nasional itu juga menjadi wadah bagi para pelaku upaya untuk menyampaikan aspirasi dan persoalan nan mereka hadapi di lapangan. Hampir seluruh perwakilan dan ketua umum mengungkapkan keprihatinan nan sama mengenai semakin banyaknya komponen biaya nan muncul dalam jasa logistik, terutama pada moda transportasi udara.

Semua penyedia jasa logistik senada dengan Asperindo, penambahan biaya-biaya baru tersebut berpotensi memperbesar beban operasional perusahaan dan pada akhirnya berakibat terhadap biaya logistik nasional nan selama ini justru tengah diupayakan untuk ditekan. Keprihatinan lainnya adalah setiap kali ada izin baru selalu saja ada potensi munculnya biaya nan kudu dikeluarkan oleh pengusaha. (E-2)