AS Capai Kesepakatan Kelola 65 Miliar Barel Cadangan Minyak Venezuela

Donald Trump umumkan kesepakatan AS dan Venezuela untuk mengelola 65 miliar barel persediaan minyak. Langkah ini diiringi skeptisisme para pengamat.(White House)

PEMERINTAH Amerika Serikat menyepakati perjanjian kerja sama dengan Venezuela untuk mengendalikan lebih dari 65 miliar barel persediaan minyak terbukti milik negara Amerika Selatan tersebut. Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan ini bakal melipatgandakan persediaan minyak Amerika sekaligus menekan nilai bahan bakar di tingkat domestik.

Kesepakatan tersebut dicapai di tengah tekanan publik AS mengenai lonjakan nilai bensin akibat bentrok dengan Iran. Trump berkomitmen memanfaatkan persediaan minyak terbesar di bumi milik Venezuela setelah pasukan AS menangkap mantan Presiden Nicolás Maduro pada Januari lalu.

Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodríguez, menyambut baik perjanjian ini sebagai dorongan besar bagi kebangkitan ekonomi negaranya. Menurut Rodríguez, kerja sama ini mencakup pengembangan 17 ladang minyak strategis dengan potensi persediaan 65 miliar barel.

"Investasi ini tidak hanya bakal berkontribusi pada pemulihan dan modernisasi industri kami, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi negara kami, keamanan daya di bagian bumi kita, dan keseimbangan nan lebih besar di pasar internasional," ujar Rodríguez dalam sebuah pernyataan.

Rodríguez menambahkan bahwa skema kerja sama ini berpotensi menarik investasi lebih dari US$100 miliar serta menyumbang pendapatan pajak lebih dari US$209 miliar bagi Venezuela. Pihak AS juga menyebut bahwa konsesi pengoperasian ladang minyak ini diberikan untuk jangka waktu hingga 100 tahun.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyebut kesepakatan minyak tersebut sebagai "kemenangan besar bagi rakyat Amerika dan Venezuela." Rubio menyatakan proyek ini dijalankan melalui kemitraan dengan sektor swasta tanpa membebani pembayar pajak AS. Dalam skema tersebut, pemerintah AS dilaporkan bakal memegang 55% kendali atas upaya patungan berbareng operator swasta.

Kendati demikian, sejumlah pengamat daya dan norma merespons pengumuman tersebut dengan skeptis. Ketiadaan rincian resmi mengenai teks perjanjian memicu pertanyaan mengenai potensi pelanggaran konstitusi dan norma hidrokarbon di Venezuela.

Presiden konsultansi daya Goldwyn Global Strategies, David Goldwyn, menilai tidak ada preseden bagi pemerintah AS untuk mengoperasikan ladang minyak di negara lain. Ia menyoroti tingginya ketidakpastian politik, ketidakstabilan jaringan listrik, serta keterbatasan kapabilitas ekspor Venezuela nan dapat menghalang laju investasi.

Sikap hati-hati juga disampaikan oleh pengamat dari think tank Center for New American Security, Rachel Ziemba.

"Ini tidak mungkin mempunyai akibat material apa pun pada pasokan minyak dunia dalam sebulan ke depan alias apalagi tahun depan," tutur Ziemba.

Pengacara ahli minyak dan gas, Alexander Kuiper, turut menegaskan bahwa proses konversi persediaan minyak menjadi produksi nyata memerlukan waktu nan tidak singkat.

"Ini jelas merupakan buletin utama untuk membantu mengatasi nilai minyak," kata Kuiper. "Apa nan tidak kita ketahui adalah apakah persediaan tersebut betul-betul berubah menjadi investasi nyata alias tidak, dan berapa lama investasi tersebut memerlukan waktu untuk menghasilkan hasil." (BBC/Z-2)