APBN harus Diarahkan untuk Kepentingan Seluruh Lapisan Masyarakat

ilustrasi(Antara)

Sejumlah tokoh masyarakat sipil menggelar aktivitas nonton bareng (nobar) dan obrolan movie berjudul Pesta Babi di Jakarta, Rabu (20/5) malam. Forum ini menjadi ruang perbincangan untuk membedah arah kebijakan publik, tata kelola anggaran negara, serta tantangan pemerataan pembangunan di beragam daerah, khususnya di wilayah Papua.

Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said, nan datang sebagai salah satu pembicara, membujuk publik untuk mencermati pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar senantiasa diarahkan pada program-program nan berkarakter inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip kebijakan agar tetap konsentrasi pada pemenuhan aspek kemakmuran dan keadilan publik.

"Ada indikasi di mana kegunaan negara nan semula sebagai perangkat pembagi kemakmuran dan pembuat keadilan, mengalami pergeseran menjadi mesin elektoral," ujar Sudirman melalui keterangannya, Kamis (21/5).

Sudirman juga membujuk generasi muda dan komponen masyarakat sipil untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam ruang publik melalui penguatan organisasi dan penataan diri nan konstruktif demi masa depan bangsa.

Dalam sesi obrolan nan sama, mantan Direktur Eksekutif Perludem, Annisa Nur Agustyati, memberikan pandangannya mengenai dinamika sistem kepemiluan dari kacamata pendanaan. Menurut Annisa, tingginya biaya politik dalam kejuaraan elektoral kerap kali beririsan dengan pola hubungan antara pelaku politik dan penyokong biaya di sektor industri strategis, termasuk industri ekstraktif.

"Kita bisa memandang secara elektoral, gimana elite politik mendapatkan pendanaan. Karena besarnya ongkos politik kita, cara-cara eksploitatif-ekstraktif dilakukan," ungkap Annisa.

Dinamika pembangunan di wilayah kaya sumber daya alam seperti Papua juga tidak luput dari perhatian. Tokoh norma senior, Todung Mulya Lubis, berbareng Mantan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, menekankan pentingnya pendekatan nan lebih komprehensif dan humanis dalam mengelola wilayah Papua, agar potensi ketimpangan sosial dapat terus ditekan.

"Kita kerap lupa, Papua adalah bagian dari Indonesia. Saya kira kita kudu bisa berbicara ‘cukup’ atas penderitaan Papua," kata Beka, merujuk pada pentingnya mengoptimalkan pengedaran hasil kekayaan alam demi kesejahteraan masyarakat lokal.

Refleksi Lingkungan dan Nilai Kemanusiaan

Sementara itu, arsitek sekaligus ahli filsafat perkotaan, Marco Kusumawijaya, serta wartawan senior, Bona Beding, membujuk penonton untuk memandang movie tersebut sebagai refleksi atas akibat pembangunan bentuk terhadap keseimbangan ekosistem dan simbol-simbol sosial di masyarakat.

Menutup jalannya diskusi, mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengingatkan pentingnya meluruskan kembali relasi antara manusia dan alam demi keberlanjutan masa depan lingkungan hidup. Ia mendukung adanya aktivitas swadaya di tengah masyarakat untuk mengampanyekan kesadaran menjaga alam secara lebih luas.

"Kita ini pada hakikatnya hanya ketitipan saja untuk memelihara dan merawat alam, bukan menguasai alias memiliki," pungkas Lukman. (E-3)