APBN Bayar Gaji-Lembur Rp501 T, Segini Porsi Buat Pejabat, PNS dan PPPK

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah merealisasikan anggaran shopping pegawai pada 2025 senilai Rp 501,04 triliun, setara 96,09% dari jumlah nan dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 521,45 triliun.

Realisasi ini lebih tinggi Rp 36,18 triliun alias 7,78% dibandingkan periode nan sama Tahun 2024 Rp 464,85 triliun, berasas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2025.

"Arus kas keluar nan berasal dari Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam corak duit alias barang," dikutip dari laporan LKPP dikutip Rabu (29/7/2026).

Dari total shopping pegawai itu, paling banyak digelontorkan untuk shopping pensiun dan duit tunggu senilai Rp 166,50 triliun pada 2025, naik dibanding pada 2024 sebesar Rp 160,52 triliun.

Selanjutnya, dalam corak shopping tunjangan unik & shopping pegawai transito senilai Rp 106,98 triliun, jauh lebih tinggi dari nilai sebelumnya Rp 95,60 triliun.

Tertinggi berikutnya adalah untuk shopping penghasilan dan tunjangan PNS dengan nilai mencapai Rp 94,90 triliun dari sebelumnya Rp 94,47 triliun.

Lalu, shopping penghasilan dan tunjangan TNI/Polri nan sebesar Rp 73,09 triliun dari tahun lampau Rp 70,47 triliun. Berikutnya shopping penghasilan dan tunjangan pegawai non PNS Rp 25,45 triliun dari sebelumnya Rp 20,45 triliun.

Adapun untuk shopping penghasilan dan tunjangan PPPK nilainya Rp 12,55 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 6,66 triliun. Sedikit lebih rendah dari total shopping asuransi kesehatan Rp 13,89 triliun dari sebelumnya Rp 12,58 triliun.

Selanjutnya, untuk shopping penghasilan dan tunjangan pejabat negara Rp 5,15 triliun dari sebelumnya hanya Rp 1,62 triliun.

Untuk shopping honorarium Rp 1,42 triliun sedikit lebih rendah dari tahun lampau Rp 1,46 triliun, serta shopping lembur nan nilainya sebesar Rp 1,08 triliun dari sebelumnya Rp 996,99 miliar.

BPK mencatat, secara total shopping pegawai nan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp36,19 triliun alias 7,78% (yoy) disebabkan peningkatan jumlah Calon ASN baru.

Lalu, disebabkan adanya pembayaran tunjangan pendidik sebagai corak support terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyaluran THR dan penghasilan 13, serta duit pensiun dan duit tunggu PNS.

(arj/arj)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]