APBN 2027 Nyaris Rp 4.000 T, Puan: Harus Dirasakan Rakyat Kecil!

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengatakan besaran APBN Tahun Anggaran (TA) 2027 sudah mendekati Rp 4.000 triliun. Ini merupakan anggaran nan sangat besar, terlebih jika dibandingkan dengan APBN tahun-tahun sebelumnya.

Meski begitu, menurut Puan selama ini besaran shopping pemerintah kerap kali kurang dirasakan oleh masyarakat mini di kawasan-kawasan nan cukup jauh dari pusat pemerintahan. Semisal para petani dan nelayan di pedesaan kecil.

"Oleh lantaran itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran bisa membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," kata Puan dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Atas dasar inilah, Puan mengatakan DPR RI memandang pembahasan dan penyusunan APBN TA 2027 kudu memperhatikan sejumlah perihal penting. Salah satunya mulai dari langkah pemerintah mengumpulkan biaya alias anggaran nan dibutuhkan agar tidak membebankan masyarakat.

"Pertama, pendapatan negara kudu dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bumi usaha. Negara kudu menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga kudu setara dalam membagi beban," ujarnya.

Selanjut kedua, Puan menegaskan DPR RI juga selalu memperhatikan agar shopping negara kudu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.

Ketiga, pihaknya juga sangat memperhatikan defisit dan utang negara nan kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban nan tidak setara bagi generasi nan bakal datang," ucap Puan.

Kemudian terakhir nan keempat, dia menyebut DPR RI turut memperhatikan penyelenggaraan transfer biaya ke wilayah dalam perumusan APBN 2027. Sebab menurutnya transfer biaya ini kudu betul-betul memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

"APBN bukan sekedar nomor dan program. Bagi rakyat, nan diingat bukan besarnya nomor dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN bisa mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik," tegasnya.

(igo/fdl)