Antisipasi Krisis Ekonomi, Masyarakat dan Pemerintah Perlu Bangun Kepercayaan yang Kuat

Ilustrasi(ANTARA/Irfan Sumanjaya)

ANCAMAN perlambatan ekonomi dunia akibat memanasnya situasi geopolitik internasional dinilai perlu diantisipasi tidak hanya melalui kebijakan ekonomi, tetapi juga dengan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di tengah meningkatnya ketidakpastian dunia, stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia disebut sangat berjuntai pada keahlian seluruh pihak menjaga rasa saling percaya dan keterbukaan dalam demokrasi.

Akademisi Universitas Negeri Jakarta Prof. Robertus Robert mengatakan Indonesia saat ini berada dalam situasi dunia nan penuh tekanan akibat bentrok dan krisis nan terjadi di beragam area dunia. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menimbulkan akibat terhadap sektor ekonomi, politik, hingga keamanan nasional.

"Indonesia berada di dalam tatanan dunia nan sedang tunggang langgang, penuh ketidakpastian dan risiko. Konflik dan krisis di pelbagai area sekitar membikin tekanan baru baik ekonomi, politik maupun keamanan di Indonesia," kata Robert di Jakarta, Jumat (22/5).

Ia menilai situasi dunia nan tidak menentu memunculkan kekhawatiran baru di tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya berbareng antara pemerintah dan masyarakat agar Indonesia tidak terjerumus ke dalam krisis ekonomi maupun politik nan lebih besar.

Menurut Robert, pengalaman krisis masa lampau perlu menjadi pelajaran penting. Ia mengingatkan bahwa andaikan krisis besar kembali terjadi di tengah situasi dunia nan semakin kompleks, proses pemulihan ekonomi diperkirakan bakal jauh lebih berat dibanding sebelumnya.

"Apakah Indonesia bakal mengalami krisis seperti dulu? Kita tentu berambisi tidak terjadi. Kita kudu bersama-sama menjaga Indonesia agar tidak masuk ke dalam lembah krisis," sebutnya.

Robert menilai, penguatan kepercayaan publik alias trust menjadi aspek utama untuk menghadapi situasi penuh ketidakpastian. Menurut dia, kepercayaan bakal tumbuh andaikan pemerintah memberikan ruang partisipasi masyarakat secara nyata dan membangun komunikasi nan terbuka.

Sebaliknya, kepercayaan publik berpotensi melemah andaikan keresahan masyarakat direspons secara represif alias aspirasi publik tidak diakomodasi.

"Trust muncul andaikan pemerintah terbuka dan mendorong partisipasi nan genuine. Sebaliknya trust bakal lenyap andaikan kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan rakyat dijawab dengan represi dan kekerasan," ujarnya.

Ia menambahkan kerakyatan semestinya dapat menjadi modal sosial nan memperkuat solidaritas nasional di tengah ancaman ekonomi global.

"Warga dan pemerintah sama-sama punya tanggungjawab menjadikan kerakyatan kita sebagai bekal untuk membangun kepercayaan agar kita bisa melewati era nan tak pasti ini," tuturnya.

Sejumlah analis sebelumnya menilai kesempatan Indonesia mengalami krisis besar seperti krisis moneter 1998 relatif lebih mini lantaran esensial ekonomi nasional dinilai lebih kuat. Cadangan devisa, stabilitas perbankan, dan pengawasan sektor finansial dinilai berada dalam kondisi nan lebih baik dibanding masa lalu.

Meski demikian, akibat tekanan ekonomi tetap perlu diwaspadai, terutama jika bentrok geopolitik berkembang menjadi krisis daya berkepanjangan nan memicu kenaikan nilai komoditas dan inflasi global. Dalam kondisi tersebut, Indonesia berpotensi menghadapi akibat stagflasi, ialah perlambatan ekonomi nan terjadi berbarengan dengan kenaikan nilai peralatan dan kebutuhan pokok. (Fal/E-1)