Anti-Barat atau Anti-Elite? Kudeta di Niger sebagai Krisis Representasi

Kudeta di Niger pada 2023 bukan sekadar ekspresi sentimen anti-Barat, melainkan gambaran krisis representasi politik nan lebih dalam. Narasi nan menyederhanakan peristiwa ini sebagai penolakan terhadap pengaruh Barat justru menutupi persoalan utama, ialah kegagalan elite sipil dalam membangun legitimasi di mata rakyatnya sendiri. Dalam konteks ini, kudeta bukanlah anomali, melainkan akibat dari sistem politik nan kehilangan kepercayaan publik.

Selama bertahun-tahun, pemerintahan sipil di Niger menghadapi kritik mengenai korupsi, ketimpangan ekonomi, dan ketidakmampuan dalam menjamin keamanan. Ketika negara kandas memenuhi kegunaan dasarnya untuk melindungi penduduk dan mendistribusikan kesejahteraan, legitimasi politik pun mulai terkikis. Dalam kerangka teori legitimasi, kekuasaan hanya dapat memperkuat jika dianggap sah oleh masyarakat. Namun, di Niger, hubungan antara negara dan penduduk semakin terputus, menciptakan ruang bagi tokoh alternatif, termasuk militer, untuk mengambil alih peran tersebut.

Di sinilah krusial untuk memahami bahwa retorika anti-Barat nan muncul pasca kudeta lebih merupakan perangkat mobilisasi politik daripada akar penyebab. Elite militer memanfaatkan sentimen publik terhadap kehadiran asing untuk memperkuat posisi mereka. Namun, sentimen tersebut sendiri lahir dari kekecewaan nan lebih luas terhadap pemerintah domestik. Dengan kata lain, Barat menjadi simbol dari kegagalan internal, bukan sumber utama masalah.

Fenomena ini juga menunjukkan krisis representasi nan lebih luas di area Sahel. Banyak pemerintahan sipil dipersepsikan tidak bisa merepresentasikan kepentingan rakyat, baik dalam kebijakan ekonomi maupun keamanan. Ketika kerakyatan tidak menghasilkan kesejahteraan alias stabilitas, legitimasi prosedural seperti pemilu menjadi tidak cukup. Dalam kondisi ini, masyarakat condong menerima pengganti non-demokratis jika dianggap lebih bisa menghadirkan perubahan.

Namun demikian, menggantikan pemerintahan sipil dengan rezim militer bukanlah solusi jangka panjang. Sejarah menunjukkan bahwa militer sering kali menghadapi masalah nan sama dalam perihal akuntabilitas dan tata kelola. Tanpa reformasi struktural, siklus ketidakstabilan politik bakal terus berulang.

Oleh lantaran itu, memahami kudeta di Niger sebagai krisis representasi membuka perspektif nan lebih komprehensif. Fokus tidak lagi hanya pada aspek eksternal, tetapi juga pada dinamika internal nan menentukan legitimasi kekuasaan. Tanpa upaya untuk memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat, perubahan rezim hanya bakal menjadi solusi sementara.

Pada akhirnya, stabilitas politik tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan militer alias support eksternal. Ia berjuntai pada keahlian negara untuk betul-betul mewakili dan memenuhi kebutuhan rakyatnya. Tanpa itu, krisis legitimasi bakal terus menjadi sumber instabilitas di Niger dan area sekitarnya.