Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dan pelaku upaya kompak mempertahankan hubungan jual beli dengan Amerika Serikat (AS), bukan sekadar lantaran nilai ekspor, tetapi lantaran besarnya surplus dan dampaknya terhadap industri padat karya di dalam negeri. Di tengah dinamika geopolitik dan kritik publik, pasar AS dinilai terlalu strategis untuk dilepas.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, kontribusi pasar AS terhadap keahlian ekspor Indonesia sangat signifikan, terutama dari sisi surplus perdagangan.
"Kita juga jika kadang-kadang, terutama mengenai pasar kita ke Amerika. Ekspor kita ke Amerika tahun lampau itu US$30,9 miliar, surplus kita US$18,11 miliar alias 11% ekspor kita itu adalah ke Amerika. Ekspor kita nomor satu ke China, nomor dua ke Amerika. Tetapi surplus nan paling besar kita adalah ke Amerika baru ke India," ungkap Budi dalam aktivitas Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Menurutnya, besarnya pasar dan surplus tersebut membikin Indonesia tidak punya pilihan selain terus menjaga hubungan jual beli dengan AS, termasuk melalui upaya perjanjian perdagangan nan sudah dirintis sejak lama.
"Nah pasar nan besar ini nggak mungkin kita tinggalkan. Makanya kita tetap kudu mempunyai perjanjian jual beli dengan Amerika. Kita itu mau membikin perjanjian jual beli dengan Amerika sejak tahun 1996, 16 Juli tahun 1996 kita itu mempunyai apa nan dinamakan TIFA, Trade and Investment Framework Agreement. TIFA ini adalah cikal bakal gimana kita membikin perjanjian jual beli dengan Amerika," jelasnya.
"Tapi tidak mudah, setiap berkompromi selalu gagal. Karena Amerika tahu bahwa mereka bakal menjadi pasar buat Indonesia. Dan terbukti kan bahwa pasar kita cukup besar di Amerika," sambung dia.
Budi mengatakan, proses negosiasi dengan AS telah berjalan nyaris tiga dasawarsa tanpa hasil final, berbeda dengan kesepakatan lain nan bisa diselesaikan lebih sigap jika ada kompromi antar pihak.
"(Tahun) 1996 sampai sekarang berfaedah 30 tahun kita bikin perjanjian jual beli dengan Amerika tidak pernah selesai. Selesai dalam waktu nggak sampai setahun itu kemudian setelah ada ART (Agreement Reciprocal Trade). Memang berunding, ya kita masing-masing kudu bisa menurunkan ego kita ya. Kalau kita tidak bisa menurunkan ego kita ya berkompromi itu nggak bakal pernah selesai," kata Budi.
Di sisi lain, Budi juga menanggapi kritik di media sosial mengenai proses perjanjian jual beli nan disebut melanggar konstitusi. Ia menegaskan, langkah pemerintah sudah sesuai dengan patokan nan berlaku.
"Nah nan kedua, jika kita lihat di medsos juga ramai, ada nan menyampaikan bahwa kita itu melanggar peraturan konstitusi ketika berkompromi alias menandatangani ART. Kalau kita lihat di undang-undang nomor 7 tahun 2014, di undang-undang perdagangan itu di pasal 83 sampai 87 itu dikatakan, pemerintah dapat melakukan perjanjian jual beli internasional. Pemerintah dapat melakukan konsultasi dengan DPR selambat-lambatnya 90 hari sejak perjanjian jual beli ditandatangani. Sejak ditandatangani," jelasnya.
"Jadi bukan sebelum ditandatangani. Jadi setelah ditandatangani kemudian konsultasi. Kemudian ada nan menyampaikan kenapa dasar hukumnya Perpres bukan undang-undang. Loh dasar hukumnya belum selesai. Kan konsultasi dulu kemudian bakal ditetapkan dalam perpres alias undang-undang tergantung dari hasil konsultasi dengan DPR. Nah itu mungkin nan kudu kita jelaskan ke publik, bahwa apa nan dilakukan oleh pemerintah, apa nan dilakukan oleh presiden itu sesuai patokan semuanya, sesuai konstitusi," tegas dia.
Lebih lanjut, dia menekankan ekspor Indonesia ke AS didominasi sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga dasar kaki, nan menyerap banyak tenaga kerja.
"Dan sekali lagi saya sampaikan, kita mempunyai pasar nan besar di Amerika, kita kudu menyelamatkan pasar itu. Saya kira Bapak Ibu setuju lantaran ekspor kita ke Amerika pun juga kebanyakan industri manufaktur padat karya ya. Kita ekspor tekstil, produk tekstil, busana jadi, dasar kaki dan sebagainya. Nah itu nan sekarang kita lakukan dengan Amerika," katanya.
Sikap Pengusaha
Senada, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut posisi AS tetap krusial, meskipun bukan tujuan ekspor terbesar Indonesia.
"Tentu teman-teman semua, bapak ibu-ibu sudah tahu bahwa ekspor nan terbesar adalah ke China, nan pertama. nan kedua adalah ke Amerika, ini dua negara adi kuasa," kata Anindya dalam kesempatan nan sama.
Menurutnya, besarnya surplus membikin AS menjadi mitra jual beli nan tidak bisa diabaikan.
"Apalagi kenapa banyak nan menanyakan, kenapa bolak-balik ke Amerika sering sekali? Karena Amerika walaupun nomor dua, surplusnya itu nomor satu. Jadi istilahnya jika kita berupaya ada pengguna nan seperti itu ya kita mesti dengarkan, suka alias tidak suka," ujarnya.
Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah nan terus menjaga hubungan jual beli dengan AS di tengah beragam tantangan global.
"Nah, inilah nan kami apresiasi pemerintah nan terus menjalin hubungan nan baik walaupun tentu tidak tanpa kritikan dan resiko. Apalagi ketika bicara dengan geopolitik seperti ini. Jadi kami berterima kasih," ucap dia.
Ke depan, Kadin berambisi pembukaan akses pasar tidak hanya dinikmati oleh eksportir besar, tetapi juga pelaku upaya nan belum menembus pasar global.
"Nah, dalam konteks itulah pada hari ini saya berambisi berbareng teman-teman sekalian gimana kita bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa pembukaan akses pasar ini dinikmati oleh banyak pihak. Bukan saja nan sudah ekspor tapi nan belum ekspor," pungkasnya.
Foto: Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam aktivitas Rakornas Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (30/4/2026). (CNBC Indoensia/Martyasi Rizky)
(dce)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·