Anggota DPR Soroti Dampak Karhutla: Jangan Biarkan Kabut Asap Meluas

Jakarta -

Ketua DPP PKB nan juga personil Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah menangani persoalan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah dengan serius. Ia berambisi rakyat di wilayah terdampak tak ditinggalkan seorang diri.

"Karhutla nan terjadi tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan lantaran menakut-nakuti kesehatan, keselamatan, dan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat," kata Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Daniel Johan prihatin dengan sejumlah musibah karhutla nan terjadi di Indonesia. Ia tak mau kebakaran ini meluas, mengingat Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia.

"Kami sangat prihatin dengan musibah karhutla nan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kalimantan dikenal bumi sebagai salah satu area krusial bagi paru-paru dunia. Tetapi hari ini masyarakat Kalimantan justru kudu berjuang menghirup udara nan tercemar akibat kebakaran rimba dan lahan," kata Daniel Johan.

"Pemerintah kudu menangani karhutla ini dengan sangat serius. Kita tidak bisa membiarkan karhutla semakin luas dan membikin masyarakat semakin menderita lantaran paparan kabut asap nan menakut-nakuti kesehatan dan keselamatan mereka. Persoalannya sudah sangat serius dan negara kudu datang secara maksimal," tambahnya.

Daniel Johan juga mendorong persoalan karhutla ini ditetapkan menjadi musibah nasional. Ia menyoroti paparan asap karhutla nan mengganggu masyarakat hingga negara tetangga.

"Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam kondisi seperti ini. Segala keahlian pemerintah kudu dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan tidak ada lagi korban," ungkapnya.

Daniel meminta pemerintah memandang penanganan karhutla secara menyeluruh. Ia mendorong tim campuran terus melakukan beragam upaya penanganan, mulai dari pemadaman darat, water bombing, patroli udara, ground check, hingga aktivitas pencegahan dan pengendalian di wilayah prioritas.

"Pemerintah kudu memastikan masyarakat nan terdampak mendapatkan bantuan. Masker, perangkat kesehatan, oksigen, jasa kesehatan, dan kebutuhan lainnya kudu tersedia, terutama bagi golongan rentan. Jangan sampai masyarakat dibiarkan menghadapi ancaman asap sendirian," imbuhnya.

(dwr/knv)