Anggaran Talangan Utang Kopdes Sudah Ada, Tunggu Tagihan Himbara

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan telah menyiapkan anggaran untuk talangan pembayaran tanggungjawab jatuh tempo tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan pembayaran tersebut dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara kepada perbankan dalam Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) nan bakal jatuh tempo pada 25 September 2026.

Namun, pembayaran tersebut bakal dilakukan setelah Kemenkeu menerima tagihan dari Himbara sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

"Terkait dengan pembayaran untuk KDMP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, kelak Kemenkeu bakal bayar setelah adanya tagihan dari Himbara," kata Nufransa di APBN KiTA, Jumat (18/9/2026).

Adapun pembayaran tersebut berangkaian dengan tanggungjawab pembiayaan nan mempunyai plafon angsuran sindikasi dari bank Himbara sekitar Rp240 triliun.

Nufransa menegaskan, meski pemerintah telah menyiapkan anggaran, pembayaran belum dapat dilakukan saat ini lantaran Kemenkeu belum menerima tagihan dari Himbara.

"Sehingga dengan demikian, sampai saat ini, kita belum menerima tagihan dari Himbara tersebut, jadi belum bisa kita bayarkan, namun anggarannya sudah kami siapkan," terang Nufransa.

Sesuai PMK Nomor 15 Tahun 2026, Himbara nantinya menerima arsip serah terima dari PT Agrinas dan Kementerian Koperasi (Kemenkop). Dokumen tersebut juga kudu dilengkapi buletin aktivitas serah terima nan telah direview oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) alias Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari masing-masing pemerintah daerah.

Dengan sistem tersebut, Kemenkeu bakal melakukan pembayaran setelah tagihan dan arsip persyaratan diterima serta memenuhi ketentuan.

Meski begitu, Kemenkeu juga terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga mengenai untuk memastkan proses pembayaran melangkah transparan dan akuntabel.

"Kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait, hingga kelak pada saat pembayarannya bakal terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya," ujar Nufransa.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]