Anggaran Bedah Rumah Terserap Rp 1,15 T, Jabar Penerima Terbanyak

2 jam yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus menggencarkan program prioritas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Adapun besaran support nan diberikan kepada penerima faedah mulai dari Rp 20 juta hingga 70 juta.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menuturkan, anggaran nan disiapkan dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk program tersebut mencapai Rp 8,3 triliun pada tahun 2026. Jumlah tersebut ditargetkan bisa merenovasi 400 ribu unit rumah tidak layak sepanjang tahun ini.

Berdasarkan info per 10 Juni 2026, realisasi anggaran bedah rumah tercatat sebesar Rp 1,15 triliun alias 13,5% dari total pagu anggaran. Angka ini bakal terhitung setelah duit masuk kepada rekening penerima bantuan.

"Sedangkan proses untuk penyelenggaraan pembangunannya jika pengiriman tahap 1 sudah itu 30%. Kemudian, pengiriman tahap 2 sudah berfaedah itu 60%, sampai proses selesai 100%. Jadi gak ngitung seperti proyek biasa gitu," ungkap dia dalam aktivitas Media Briefing Program BSPS Tahun 2026, Kamis (11/6/2026).

Pekerja mengerjakan gedung proyek bedah rumah di Kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur, Rabu (7/4). Sebanyak 40 rumah langganan banjir di RT 13 RW 04, Kebon Pala, Kampung Melayu, bakal direnovasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk saat ini pengerjaan 18 rumah terlebih dulu dan ditargetkan selesai setelah ramadhan. Renovasi rumah itu bakal dibuat model panggung. Selain itu, penduduk nan rumahnya sedang dalam tahap pembaharuan dipindahkan oleh pemerintah ke beberapa rumah kontrakan dan kos-kosan. Sementara itu, Ita merasa terbantu atas support nan diberikan pemerintah. Nana 50 Th salah satu penduduk Rt 013 RW 04 nan rumahnya direnovasi mengaku bersyukur. "Saya sangat berterimakasih lantaran rumah ini tadinya suda tiddak layak huni, lantaran sering kebanjiran setiap tahun dan bahan rumahpun sudah keropos, saya takutkan rubuh" kata nana saat diwawancarai CNBC Indonesia. Kegiatan pembaharuan ini sudah dimulai pada 31 Maret lalu. Rencananya rumah-rumah ini dibangun 3 lantai untuk mengantisipasi banjir. Proyek ini merupakan pembiayaan seluruhnya dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dikutip dari Detikcom, Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menerangkan ada 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, nan bakal direnovasi berkonsep kampung vertikal. Nantinya, tiap rumah mempunyai 3 lantai, dan bisa dimanfaatkan untuk tempat usaha. Seperti diketahui, sebanyak 40 rumah di RT 13 RW 04, Kampung Melayu, nan bakal direnovasi berkonsep rumah panggung. Namun, rencana ini menuai kritikan dari personil DPRD DKI Jakarta. Salah satunya, kritik datang dari Fraksi PDIP DKI Jakarta. Dia menilai pembangunan rumah nan berkonsep vertikal itu tidak bakal menyelesaikan masalah banjir.. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki) Foto: Pembongkaran rumah di Kebon Pala untuk dijadikan rumah panggung. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Di samping itu, Fitrah menjelaskan, penggunaan anggaran tersebut ditujukan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni dengan skema support langsung kepada masyarakat. Dalam konteks ini, nilai support reguler diberikan sebanyak Rp 20 juta per unit dengan rincian Rp 17,5 juta untuk membeli material bangunan, dan Rp 2,5 juta untuk bayaran tukang.

Selanjutnya, untuk wilayah seperti Papua dan Maluku Utara anggaran reguler nan diberikan sebanyak Rp 25 juta per unit. Kemudian, untuk wilayah Papua dan Maluku Utara lainnya seperti pulau-pulau kecil, wilayah terpencil maupun pegunungan nilai support diberikan senilai Rp 40 juta per unit.

Lebih jauh, Fitrah menyebutkan, support bedah rumah paling banyak diterima oleh Provinsi Jawa Barat. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah masyarakat Jawa Barat nan tergolong paling besar di Indonesia.

"Jadi urutannya itu adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, satu lagi Makassar. Jadi dari urutan masyarakat kita sisir dan itu rupanya paralel dengan jumlah rumah tidak layak huni," ungkapnya.

Bukan hanya dari jumlah penduduk, Pemerintah juga mempertimbangkan sejumlah parameter kemiskinan. Di antaranya adalah jumlah masyarakat miskin, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan serta kedalaman kemiskinan. Dari parameter tersebut, Fitrah mengatakan, Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah di Jawa Barat dengan persentase kemiskinan tertinggi.

(wur)

Add