Anggaran 2027 Turun 19,5 persen, Kemenperin Minta Tambahan Rp 1,72 T

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pada 2027 sebesar Rp 2,01 triliun. Angka tersebut turun Rp 488,16 miliar alias sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal 2026 sebesar Rp 2,50 triliun.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rapat kerja berbareng Komisi VII DPR RI membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) 2027.

Menurut Agus, penurunan anggaran tersebut terjadi ketika kebutuhan shopping operasional dasar, termasuk shopping pegawai dan kebutuhan operasional, justru condong meningkat. Kondisi itu membikin ruang anggaran untuk shopping non-operasional menjadi lebih terbatas.

“Apabila memandang postur anggaran Kementerian Perindustrian dalam beberapa tahun terakhir terlihat terdapat kecenderungan penurunan pada tahun 2023 pagu Kementerian Perindustrian tercatat sebesar Rp 4,53 triliun dan terus menurun hingga pada tahun 2026 tercatat Rp 2,50 triliun dan pada tahun 2027 Kementerian Perindustrian memperoleh pagu sebesar Rp 2,01 triliun alias turun Rp 488,16 miliar alias sekitar 19,51 persen dibandingkan pagu awal tahun 2026,” kata Agus.

Agus mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian lantaran shopping non-operasional berkedudukan krusial dalam penyelenggaraan program prioritas Kemenperinm khususnya shopping pegawai dan kebutuhan operasional penyelenggaraan tugas dan kegunaan condong meningkat.

"Konsekuensinya ruang anggaran untuk shopping non operasional menjadi terbatas sementara komponen inilah nan sangat menentukan keahlian Kementerian Perindustrian dalam menjalankan program prioritas dan mendukung pencapaian prioritas nasional,” ungkapnya.

Target Industri 2027

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen. Sementara pertumbuhan industri pengolahan alias manufaktur ditargetkan mencapai 5,86 persen.

Kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) juga ditargetkan mencapai 21,5 persen pada 2027.

Agus mengatakan kebijakan pembangunan industri bakal diarahkan pada sejumlah agenda, seperti percepatan hilirisasi, pengembangan industri berbobot tambah tinggi, peningkatan daya saing industri padat karya, transformasi menuju industri hijau, ekspansi ekspor, serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri.

“Agenda-agenda ini memerlukan support baik untuk kebijakan dan pembiayaan nan memadai agar semua bisa dilakukan alias dilaksanakan secara optimal,” ungkapnya.

Untuk mendukung agenda tersebut, Agus menyebut Kemenperin telah menyiapkan sejumlah program kerja utama pada 2027. Program tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia industri, penguatan industri mini sebagai rantai pasok, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam, pengembangan industri prioritas, peningkatan produktivitas melalui penemuan dan teknologi, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, percepatan ekspor, serta pengembangan area industri.

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran

Dengan pagu nan tersedia, Agus menilai anggaran Kemenperin pada 2027 tetap belum ideal. Karena itu, kementeriannya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 1,72 triliun.

“Seperti nan pernah kami sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya bahwa agenda pembangunan industri tersebut maka dapat kami sampaikan bahwa alokasi anggaran nan tersedia saat ini tetap belum ideal. Oleh lantaran itu, sekali lagi menandakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp1,72 triliun untuk memperkuat beragam program prioritas nan berakibat langsung terhadap produktivitas dan saing,” ungkapnya.

Tambahan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat beragam program prioritas Kemenperin, termasuk peningkatan produktivitas dan daya saing industri, hilirisasi, penguatan industri mini dan menengah (IKM), pembangunan sumber daya manusia industri, serta transformasi industri nasional.

Selain anggaran Kemenperin, Agus juga menyoroti support melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor industri. Ia mengatakan ruang fiskal untuk pengembangan sektor industri melalui DAK tetap terbatas.

Pada 2027, Kemenperin telah mengusulkan support melalui tematik area industri dan area pengembangan pangan nasional. Usulan tersebut mencakup kesempatan 75 letak prioritas untuk sentra IKM.

Agus menilai keberlanjutan support tersebut krusial lantaran pertimbangan penyelenggaraan DAK sektor industri pada 2022-2024 menunjukkan hasil positif. Sekitar 70 persen dari 208 sentra IKM penerima DAK telah beraksi dengan baik, sementara produktivitas IKM di sentra penerima DAK meningkat rata-rata nyaris 17 persen, melampaui sasaran 10 persen.