Andre Rosiade Turun Langsung Sosialisasi Akses Tol Sicincin-Bukittinggi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade memprakarsai dan datang langsung pada sosialisasi pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi di Pasar Amor ke Simpang Taluak dengan menghadirkan langsung pemerintah pusat, PT Hutama Karya, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam serta unsur masyarakat.

Sosialisasi digelar di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Kamis (17/9/2026), sebagai ruang untuk menjelaskan rencana pembangunan sekaligus mendengar langsung aspirasi masyarakat mengenai trase dan dampaknya.

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M. Iqbal, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar Ahdiyarsyah, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Siska, Camat Sungai Pua Syahrul Hamidi, Camat Banuhampu Susi Karmila, para wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, berilmu ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya.

Andre mengatakan sosialisasi tersebut krusial agar rencana pembangunan tidak hanya dipahami dari sisi teknis pemerintah, tetapi juga dibicarakan berbareng masyarakat nan berada di sekitar trase.

Andre menegaskan dirinya berbareng pemerintah dan Hutama Karya datang untuk berbincang secara terbuka serta mencari solusi nan dapat mengakomodasi pembangunan sekaligus kepentingan masyarakat.

“Tidak ada nan ditutup-tutupi. nan ada, kita mau kampung ini maju,” kata Andre nan juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).

Andre juga menjelaskan bahwa pemerintah pusat mempunyai komitmen besar terhadap pembangunan Sumatera Barat. Dia menyebut anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi akibat musibah dan pembangunan prasarana di Sumbar hingga 2028 mencapai sekitar Rp 19 triliun, termasuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air bersih. Menurutnya, support pemerintah pusat tersebut kudu dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan konektivitas di Sumbar.

Wakil Bupati Agam M. Iqbal menyambut kehadiran Andre berbareng rombongan. Ia mengatakan pertemuan tersebut krusial lantaran masyarakat mendapatkan info langsung mengenai rencana pembangunan bypass nan berangkaian dengan konektivitas Tol Sicincin-Bukittinggi. Iqbal juga mengapresiasi perhatian Andre terhadap pembangunan di Agam, termasuk sebelumnya dalam mendorong penanganan jalan Malalak melalui anggaran pemerintah pusat.

“Ini merupakan kecamatan nan kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di sini banyak sayur-sayuran segar, tomat, cabe dan sebagainya,” ujar Iqbal, seraya berambisi pembangunan konektivitas dapat memberikan faedah bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Dirut Hutama Karya Koentjoro kemudian memberikan penjelasan teknis. Ia mengatakan pihaknya sejak 2018 telah menyiapkan dan mengerjakan ruas Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer.

Atas dorongan Andre selaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Hutama Karya kemudian menyiapkan info dan kajian untuk melanjutkan konektivitas dari Sicincin menuju Bukittinggi, khususnya Padang Panjang-Bukittinggi.

Menurut Koentjoro, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin mempunyai panjang sekitar 39,6 kilometer, dengan akses tol menuju Bukittinggi sekitar 5,7 kilometer. Ruas tersebut dirancang dengan kecepatan 80 kilometer per jam dan konfigurasi 2x2 lajur.

Trase melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rencana tersebut juga dilengkapi Interchange Padang Panjang dan on-off ramp di area Pasar Amor.

Ketua KAN Batu Palano Editiawarman menyampaikan bahwa masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan akses ke tol. Namun, dia menekankan pentingnya memperhatikan tanah ulayat, lahan pertanian dan akibat sosial nan mungkin muncul. Ia meminta sosialisasi dilakukan secara langsung hingga ke nagari agar masyarakat menerima info nan sama dan dapat memahami akibat pembangunan secara menyeluruh.

“Secara umum kami di Nagari, Kecamatan Sungai Pua, tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Hanya saja, jika jalan tol itu membelah kampung dan nagari, tentu bakal menimbulkan persoalan,” ujarnya.

Wali Nagari Sariak Ismet Dianto juga menyampaikan persoalan mengenai trase nan menurutnya beberapa kali mengalami perubahan. Ia mengatakan Pemerintah Nagari Sariak telah membawa pembahasan trase ke KAN dan apalagi sebelumnya telah mengumpulkan info masyarakat nan terdampak. Karena itu, dia meminta adanya kepastian trase agar pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan nan jelas kepada ninik mamak dan masyarakat.

“Kalau bisa trase ini jangan ke padat penduduk. Kami tidak menolak, tetapi kami meminta kepastian trase,” kata Ismet.

Menanggapi perihal tersebut, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menjelaskan bahwa tahapan nan berjalan merupakan sosialisasi dan pendataan awal. Menurutnya, masukan maupun keberatan masyarakat bakal menjadi bagian dari proses pembahasan di lapangan. Ia memastikan tim pendataan bakal turun berbareng pemerintah wilayah dan masyarakat untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan rancangan teknis.

“Nanti pada saat sosialisasi pendataan awal, keberatan itu bakal kita terima. Ini nan bakal kita sepakati berbareng di lapangan,” ujar Ahdiyarsyah.

Ia juga menjelaskan bahwa perbedaan trase nan muncul dapat berangkaian dengan standar teknis jalan nan digunakan dalam perencanaan sebelumnya. Karena itu, menurutnya, perlu dilakukan pendataan dan verifikasi lapangan berbareng agar trase nan ditetapkan betul-betul sesuai kondisi aktual.

Andre menegaskan, seluruh masukan tersebut bakal menjadi bagian krusial dalam proses selanjutnya. Ia meminta masyarakat menyampaikan persoalan secara terbuka sehingga pemerintah dan tim teknis dapat mencari jalan keluar bersama. “Mari kita diskusi, berdialog, sampaikan apa nan dirasakan. Kita cari solusi terbaik untuk gimana kampung kita bisa maju. Soal trase nan berubah itu, mungkin baiknya dikembalikan kepada trase bypass awal,” katanya.