Andre Rosiade: Komisi VI Dorong Solusi Pekerja PT Pos Bersama Danantara

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan aspirasi pekerja PT Pos Indonesia (Persero) tidak berakhir di meja audiensi. Komisi VI DPR RI bakal memfasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management, dan jejeran Direksi PT Pos Indonesia untuk mencari solusi atas beragam persoalan nan dihadapi para karyawan.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini berbareng Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade saat menerima audiensi campuran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP ASPIRASI), Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI), Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI-KB), serta Serikat Mitra Sinergi Pos Indonesia (SERASI POS), Selasa (11/8/2026).

Audiensi tersebut diterima ketua Komisi VI DPR RI nan dipimpin Ketua Komisi VI Anggia Erma Rini berbareng Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade.

Andre menegaskan, Komisi VI bakal mengambil peran aktif untuk mempertemukan seluruh pihak mengenai sehingga persoalan nan disampaikan serikat pekerja dapat dibahas secara langsung dan dicarikan jalan keluarnya.

“Kami bakal fasilitasi pertemuan lanjutan antara serikat pekerja, Danantara Asset Management dan Direksi PT Pos Indonesia. Intinya, kita mau persoalan ini dibahas berbareng dan dicari solusinya,” ujar Andre.

Menurut Andre, aspirasi pekerja kudu menjadi bagian krusial dalam proses pembenahan dan transformasi BUMN. Perbaikan keahlian perusahaan tidak boleh mengabaikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Dalam audiensi tersebut, para perwakilan serikat pekerja menyampaikan sejumlah persoalan nan mereka hadapi, mulai dari kepastian kesejahteraan dan perlindungan kewenangan normatif tenaga kerja hingga akibat restrukturisasi perusahaan terhadap tenaga kerja.

Persoalan pekerja kemitraan, termasuk tenaga outsourcing dan mitra kurir, juga menjadi perhatian. Para pekerja mendorong adanya kepastian mengenai hak, kesejahteraan, beban kerja, serta perlindungan tenaga kerja di tengah perubahan model upaya PT Pos Indonesia.

Selain aspek ketenagakerjaan, serikat pekerja turut menyampaikan aspirasi mengenai tata kelola perusahaan dan perlunya transparansi dalam proses pembenahan internal PT Pos Indonesia.

Andre menilai seluruh persoalan tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka penyelesaian nan konstruktif. Karena itu, Komisi VI memilih memfasilitasi perbincangan langsung antara pekerja, manajemen PT Pos Indonesia, dan Danantara Asset Management.

Langkah ini sekaligus menunjukkan kegunaan pengawasan DPR terhadap BUMN tidak hanya berorientasi pada keahlian korporasi, tetapi juga memastikan transformasi perusahaan melangkah dengan memperhatikan kepentingan pekerja.

“Kita mau ada solusi nan terbaik bagi perusahaan sekaligus bagi para pekerja. PT Pos Indonesia kudu semakin sehat dan kuat, tetapi hak-hak pekerjanya juga kudu mendapat perhatian,” tegas Andre.

Komisi VI DPR RI selanjutnya bakal mengawal tindak lanjut pertemuan tersebut agar aspirasi nan telah disampaikan para serikat pekerja dapat dibahas secara konkret berbareng pihak-pihak terkait.

Bagi Andre, pembenahan PT Pos Indonesia kudu menjadi momentum memperkuat perusahaan, meningkatkan tata kelola, sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja nan selama ini menjadi bagian krusial dalam menjalankan jasa pos dan logistik nasional.