Anak Buah Purbaya Jawab DPR Soal Banyak Anggaran Pendidikan Nganggur

3 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Kantor Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka bunyi ihwal temuan Komisi XI DPR nan menyebut banyaknya anggaran pendidikan tiap tahun tak pernah bisa terserap 100%.

Plt Direktur Jenderal Anggaran Sudarto tak membantah temuan DPR itu. Ia hanya menegaskan bahwa penyelenggaraan anggaran pendidikan nan sebetulnya menjadi shopping wajib pemerintah dengan porsi 20% dari kapabilitas APBN bakal terus diperbaiki.

"Catatan mengenai dengan anggaran pendidika bakal menjadi perhatian kami untuk pengusulan nota finansial nanti," tegas Sudarto saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sebagaimana diketahui, seretnya realisasi anggaran shopping pendidikan ini diungkapkan oleh Komisi XI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic Palit.

"Saya mau mempertanyakan realisasi anggaran pendidikan, ini datanya tidak pernah tercapai. Menurut saya ini PR nan kudu diselesaikan oleh Pak Darto (Dirjen Anggaran)," kata Dolfie dalam rapat dengar pendapat (RDP) berbareng enam Dirjen Kemenkeu, Senin (15/6/2026).

Menurut Dolfie, 2021, realisasi anggaran pendidikan tidak pernah tercapai dari target. Pada 2021 misalnya, realisasi hanya mencapai Rp479,6 triliun alias hanya 87,2% dari sasaran nan ditetapkan sebesar Rp550,01 triliun.

Begitu juga di 2025 nan hanya tercapai Rp656,62 triliun alias 90,66% dari Rp724,26 triliun.

"Dari 2021 sampai 2025, berapa anggaran pendidikan nan tidak direalisasikan. Ini jika digunakan Pak, bisa berapa sekolah nan dibangun, berapa mahasiswa nan bisa mendapat beasiswa," lanjut Dolfie.

Hal ini, menurutnya, telah melanggar kewenangan konsistusional lantaran porsi anggaran pendidikan tidak pernah mencapai 20% dari APBN dan realisasinya pun tidak pernah mencapai 100% dari 2021 hingga 2025.

"Coba Bapak lihat, ini nan menyebabkan anggaran pendidikan tidak pernah tercapai 20%. Hak konstitusional rakyat dirampas, kemana sisa anggaran? Apa disembunyikan alias bagaimana, minta ini diperhatikan lagi Pak," tegasnya.

Dalam info paparan dari Dirjen Anggaran, mandatory spending bagian pendidikan sejak 2021 hingga 2025, tetap menyisakan cukup banyak anggaran nan tidak terealisasi.

Pada 2022, tetap terdapat Rp70,41 triliun nan belum dibelanjakan. Sedangkan pada 2022, angkanya mengalami kenaikan ialah mencapai Rp141,12 triliun nan belum dibelanjakan.

Pada 2023, angkanya mencapai Rp110,86 triliun nan belum dibelanjakan. Sedangkan di 2024 mencapai Rp99,61 triliun dan pada 2025, anggaran pendidikan nan belum dibelanjakan mencapai Rp67,64 triliun.

(arj/arj)

Add