Amerika tak Punya Adab? Koleganya, Australia, Dikenakan Tarif 12,5 Persen, Albanese pun Ngamuk

PM Australia Anthony Albanese(AFP)

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese memprotes rencana Amerika Serikat (AS) untuk memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% hingga 12,5% pada peralatan impor dari sedikitnya 60 negara, termasuk Australia, dengan argumen dugaan kerja paksa dalam produksi.

"Ada perbedaan ideologi di mana pemerintah Amerika Serikat telah melanggar kesepahaman nan telah melangkah selama puluhan tahun - bahwa tarif tidak memberikan akibat positif bagi negara nan menerapkannya," ujar Albanese dalam laporan ABC, Kamis (4/6).

Sebelumnya, rencana tarif 10% nan sempat diajukan terhadap peralatan impor Australia telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS pada Februari lalu.

Albanese menegaskan bahwa tarif apa pun nan dikenakan pada ekspor Australia ke AS adalah tindakan nan "tidak dapat dibenarkan dan tidak konsisten" dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) nan mengikat kedua negara sekutu tersebut.

"Tarif tersebut justru meningkatkan biaya peralatan dan jasa bagi konsumen di negara nan menerapkannya... padahal perdagangan bebas adalah demi kepentingan ekonomi global," ujar Albanese.

"Kebijakan ini dikeluarkan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Salah satu perihal nan kami harapkan dalam hubungan internasional adalah kepastian. Australia dan Amerika Serikat adalah sekutu penting," katanya, menambahkan.

Menutup pernyataannya, Albanese menyayangkan dinamika kebijakan AS nan terus berubah tetapi tetap merugikan mitra dagangnya.

”Sangat disayangkan bahwa serangkaian keputusan nan terus bergulir - beberapa di antaranya berubah dari waktu ke waktu - tetapi semuanya mempunyai benang merah nan sama, ialah bahwa Amerika Serikat sekarang merupakan pendukung kebijakan tarif," kata dia.

Sependapat dengan PM Albanese, Menteri Perdagangan Australia Don Farrell juga menyebut rencana tarif AS "tidak adil". Protes ini disampaikan langsung dalam pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer, di sela-sela pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) di Paris, Rabu malam (3/6). (Ant/P-3)