Alasan Jalan Tol Sering Berlubang: Truk ODOL-Perawatan Tak Optimal

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui bahwa perawatan nan tidak rutin dan kurang optimal hingga maraknya truk Over Dimension Over Loading (ODOL) menjadi argumen jalan tol sering berlubang.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, mengatakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol tetap menemui beberapa tantangan, salah satunya kondisi jalan tol nan tidak layak.

Saat ini, SPM jalan tol diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024, Peraturan Menteri PU Nomor 2 Tahun 2025, Peraturan Menteri PU Nomor 16 Tahun 2014, Surat Edaran Menteri PU Nomor 7 Tahun 2025, dan Surat Edaran Menteri PU Nomor 21 Tahun 2024.

"Isu pertama adalah kondisi jalan tol nan tidak baik, berlubang alias tidak rata. Secara umum kondisi jalan tol nan berlubang maupun tidak rata disebabkan oleh perservasi nan belum optimal serta diperburuk oleh tingginya kendaraan ODOL nan melintas," ungkap Roy saat Rapat Komisi V DPR, Kamis (9/7).

Roy menuturkan kepantasan jalan tol ini juga dipengaruhi gelombang pengetesan kondisi jalan nan belum representatif, seperti uji kekesatan dan ketidakrataan nan tetap dilakukan satu kali dalam setahun, monitor kondisi jalan tol nan belum rutin, serta tetap adanya kendaraan ODOL nan mempercepat penurunan kualitas jalan.

Menurutnya, banyaknya kendaraan truk ODOL nan relatif berkecepatan rendah menjadi salah satu pengaruh terhadap meningkatnya akibat kecelakaan pada jalan tol.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Ni Komang Rasminiati, menambahkan pelanggaran truk muatan berlebih sangat berakibat pada kerusakan awal pengerasan jalan tol nan mengakibatkan peningkatan biaya reservasi, penurunan kecepatan kendaraan, peningkatan akibat kecelakaan dan tingkat fatalitas, serta polusi dan emisi udara.

Berdasarkan info Weigh In Motion (WIM) tahun 2025, Komang menyebut tingkat pelanggaran ODOL di jalan tol sudah pada tingkat nan mengkhawatirkan. Tercatat di ruas jalan tol nan dikelola PT Jasa Marga, rata-rata pelanggaran mencapai 17,62 persen terhadap kendaraan non-golongan 1, sementara ruas Jalan Tol Trans Sumatra nan dikelola oleh PT Hutama Karya mencapai 21,29 persen.

"Artinya lebih dari 1,5 kendaraan non-golongan 1 di Jalan Tol Trans Sumatra terindikasi ODOL. Ini tentunya menjadi ancaman nan nyata bagi ketahanan aset prasarana jalan tol," jelas Komang.

Komang menuturkan, BPJT dan Kementerian PU mengantisipasi pelanggaran truk ODOL dengan beberapa langkah, pertama percepatan pemasangan WIM melalui penyediaan perangkat timbang bergerak nan terintegrasi langsung dengan sistem ETLE milik Kepolisian RI.

Kemudian, penguatan pendataan digital untuk digitalisasi pencatatan setiap kendaraan pikulan peralatan nan melintas sehingga pengendalian armada ODOL dapat terpantau secara akurat, serta peningkatan sensitivitas lembaga melalui koordinasi berbareng Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan.

Dia mencatat saat ini terdapat 47 unit WIM terpasang dan beraksi di seluruh jaringan jalan tol di Indonesia, dengan rincian sebaran taktis mencakup 38 titik nan ditempatkan sebelum gerbang tol serta 9 titik strategis nan terpasang langsung di jalur utama alias main road.

Rinciannya, sebanyak 33 titik unit WIM telah dipasang di koridor Pulau Sumatera, dengan 27 titik terintegrasi dengan sistem ETLE. BPJT juga berencana menambah sebanyak 5 titik pemasangan WIM baru di Pulau Sumatera.

"Pengawasan juga diimplementasikan secara intensif di sepanjang koridor jaringan jalan tol Pulau Jawa saat ini sudah terpasang 14 titik WIM, di mana 6 titik sudah terintegrasi dengan sistem ETLE. Kementerian PU berbareng BPJT juga mematangkan rencana penambahan WIM sebanyak 11 titik baru di Pulau Jawa," tandas Komang.