Alarm Krisis Dunia Berbunyi, Ekonom Beri Peringatan ke Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah ahli ekonomi mengungkap pengaruh ancaman dari kenaikan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah dunia nan sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Mereka menganggap melonjaknya yield obligasi pemerintah di beberapa negara bisa saja menciptakan krisis ekonomi. Namun, jika akibat tersebut tetap terbatas, maka potensi krisis ekonomi tetap jauh.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufikurahman mengatakan kenaikan yield obligasi dikategorikan sebagai kenaikan nilai risiko.

"Saat yield US Treasury, JGB Jepang, dan obligasi pemerintah Eropa naik tajam, maka pasar sedang meminta kompensasi lebih tinggi atas akibat inflasi, fiskal, dan geopolitik. Implikasinya serius lantaran biaya modal dunia naik, valuasi aset turun, dan likuiditas menjadi lebih ketat," kata Rizal kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat (4/0/2026).

Rizal menegaskan kenaikan yield tidak secara langsung membikin bumi mengalami krisis ekonomi. Namun, kenaikan yield bisa memicu melebarnya defisit anggaran, membengkaknya utang, kebutuhan refinancing makin meninggi, dan turunnya kepercayaan investor.

"Risiko terbesar justru muncul ketika pasar mulai meragukan kapabilitas fiskal suatu negara. Pada titik itu, kenaikan yield dapat berubah dari sekadar koreksi pasar menjadi krisis kepercayaan terhadap sovereign debt," ungkap Rizal.

Menurutnya, pengaruh tidak langsung lainnya ialah beban utang pemerintah bakal naik, terutama pada publikasi utang baru dan utang jatuh tempo nan kudu di-refinancing.

"Tekanan tidak langsung mengenai seluruh stok utang sekaligus, tetapi bakal terakumulasi dari tahun ke tahun. Semakin lama yield tinggi bertahan, semakin besar porsi anggaran nan tersedot untuk kembang dan semakin sempit ruang fiskal untuk shopping produktif," jelasnya.

Sementara itu, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan akibat nan timbul dari kenaikan yield obligasi tergantung dari postur utang publik negara masing-masing. Bagi negara dengan tingkat utang publik nan rendah, akibat negatif dari kenaikan yield bakal mendorong turunnya minat ekspansi bisnis.

"Sedangkan bagi negara dengan tingkat utang publik nan tinggi, kenaikan yield dapat meningkatkan pembayaran kembang secara signifikan, sehingga mempersempit ruang fiskal secara signifikan," kata David.

Secara historis, kenaikan yield dapat menjadi salah satu aspek pemicu krisis. Meski begitu, krisis fiskal tak dapat dipicu oleh kembang nan tinggi saja, tetapi biasanya juga diikuti dengan aspek lain seperti krisis perbankan dan lain-lainnya.

David menjelaskan pengaruh lain dari kenaikan yield ialah beban utang pemerintah diperkirakan terus meningkat ke depan, baik negara maju maupun negara berkembang yg kerap menerapkan defisit anggaran nan persisten.

"Kenaikan yield juga bakal meningkatkan pembayaran kembang utang," ungkap David.

Masih Jauh dari Krisis 1998 dan 2008

Rizal mengatakan kenaikan yield obligasi tidak langsung membikin krisis ekonomi, apalagi tidak bisa disamakan oleh krisis nan terjadi pada 1998 dan 2008 silam. Hal ini lantaran sumber tekanannya berbeda.

"Situasi sekarang belum tepat disamakan dengan krisis 1998 alias 2008, lantaran sumber tekanannya berbeda. Tahun 1998 adalah krisis nilai tukar dan perbankan, sedangkan 2008 merupakan krisis sistem finansial global," tutur Rizal.

Ia menjelaskan akibat sekarang lebih menyerupai tekanan fiskal dan pasar obligasi nan berkarakter perlahan tetapi persisten.

"Justru ancaman utamanya adalah jika tekanan itu terjadi serentak di banyak negara besar dan memicu deleveraging global," ucap Rizal.

Begitu juga David, ia menganggap kenaikan yield tidak serta merta membikin bumi langsung dilanda krisis.

"Untuk posisi sekarang, potensi krisis dari kenaikan yield tetap belum signifikan. Krisis 1998 terutama dipicu oleh penyaluran utang dan angsuran nan tdk menganut prinsip manajemen akibat yg prudent," tegas David.

Dampak ke Indonesia

Rizal menjelaskan kenaikan yield dunia pada akhirnya bakal masuk ke ekonomi riil, tak terkecuali di Indonesia. Apalagi, di tanah air yield SBN menjadi benchmark bagi biaya pendanaan korporasi dan perbankan.

"Jika yield terus naik, cost of borrowing meningkat, investasi tertahan, dan ruang penurunan suku kembang menjadi lebih terbatas. Apalagi nilai minyak dunia tetap tinggi, sehingga Indonesia menghadapi kombinasi imported inflation, tekanan rupiah, dan biaya modal nan lebih mahal," tuturnya.

Tantangan Indonesia bukan hanya menjaga agar SBN tetap menarik, tetapi memastikan biaya menarik modal asing tidak berubah menjadi beban fiskal nan semakin mahal.

"Dengan demikian, stabilitas rupiah, kualitas belanja, dan disiplin fiskal kudu menjadi jangkar utama," ungkap Rizal.

Sementara itu, menurut David, yield SBN telah naik secara drastis pada awal tahun dikarenakan sentimen negatif asing. Penurunan persepsi akibat SBN dapat meningkatkan daya saing obligasi negara tanpa meningkatkan yield SBN.

"Kenaikan yield dunia tentu dapat mempersulit pembiayaan bumi upaya Indonesia," ujar David.

Ia pun memberikan saran kepada Pemerintah agar perlu meningkatkan pedoman pajak serta menjaga defisit di bawah 3% PDB dan menurunkan rasio kembang utang/pendapatan negara.

"Memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi lainnya juga dapat memperkuat persepsi investor," tegas David.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]