Aksi Bahlil Ini Bisa Ngerem Banjirnya Pasokan Nikel RI di Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia dinilai sukses menyeimbangkan kembali pasar dan mengerem kondisi kelebihan pasokan (over suplai) peredaran nikel di Dunia. Hal ini didorong atas upaya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam membatasi produksi nikel di dalam negeri melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut bisa mengurangi penumpukan kelebihan pasokan nikel dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menyebut pengereman produksi tersebut juga bisa mengubah dinamika keseimbangan pasokan dan permintaan pasar sejak akhir 2025.

"Keseimbangan pasokan dan permintaan nikel sebenarnya telah berubah secara drastis sejak akhir tahun 2025. Kebijakan pasokan nan lebih ketat nan diterapkan Pemerintah Indonesia secara teoritis telah menyeimbangkan kembali pasar - mengurangi kelebihan pasokan/over suplai nan besar nan terjadi di tahun-tahun sebelumnya," ujar Arif kepada CNBC Indonesia, Rabu (14/10/2026).

Pengereman pasokan tersebut berakibat langsung pada perkiraan produksi nikel olahan Indonesia pada 2026 nan diperkirakan mengalami penurunan sekitar 3,5% hingga 4% dibandingkan total produksi 2025 nan sebesar 2,5 juta ton Ni. Penurunan volume produksi tersebut mengingat bahwa Indonesia saat ini menguasai sekitar 60% pasokan nikel dunia.

"FINI meng-estimasi bahwa total produksi nikel olahan Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan bakal mengalami penurunan sekitar 3,5 hingga 4% jika dibandingkan produksi tahun 2025 (total 2,5 juta ton Ni)," tambahnya.

Pengetatan produksi di dalam negeri tersebut memicu kenaikan biaya marginal di tingkat produsen. Kondisi tersebut memberikan dorongan positif bagi prospek nilai nikel di pasar global.

"Akibat biaya marginal nan lebih tinggi memicu prospek nilai sekarang berada di tingkat nan lebih tinggi dibandingkan perkiraan sebelumnya," imbuhnya.

Kendati kebijakan pasokan nasional sukses menyeimbangkan pasar, FINI menggarisbawahi tetap tingginya inventori nikel di London Metal Exchange (LME) dan China nan tahun ini diperkirakan dapat melampaui 600 ribu ton. Penumpukan stok di luar negeri dan ketidakpastian geopolitik dunia dinilai tetap menjadi aspek penahan kenaikan harga.

"Akan tetapi inventori di LME dan China, nan mana tahun ini bisa mencapai diatas 600 ribu ton, tetap menjadi masalah bagi pasar dan berpotensi membatasi kenaikan harga, ketidak pastian mengenai kebijakan/ peraturan domestik dan dunia serta kondisi geopolitik juga tetap menjadi perhatian," tandasnya.

RKAB Nikel

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lampau sempat memastikan tidak ada kenaikan produksi bijih nikel signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Pasalnya, pemerintah hanya bakal memberi kesempatan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan akomodasi pengolahan dan pemurnian (smelter) nan saat ini tetap mengalami kekurangan pasokan bijih nikel.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno memastikan, meski pemerintah membuka potensi penambahan RKAB nikel tahun ini, penambahan itu tidak bakal dilakukan secara signifikan. Menurutnya, RKAB nikel untuk 2026 tetap dipatok di rentang 260-270 juta ton per tahun.

"Ini saya mau jelaskan, nikel tidak ada kenaikan (produksi) selain hanya mengejar nan untuk smelter nan yang tetap kekurangan supply. Itu aja," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Tri menegaskan, kudu ada keseimbangan antara kapabilitas produksi tambang dengan kebutuhan riil pabrik pemurnian. Ia menegaskan bahwa pemberian kuota produksi dalam revisi RKAB dilakukan secara selektif demi menutup celah kekurangan bahan baku pada smelter nan tetap memerlukan suplai.

"Kita tetap ini nan maksudnya nan smelter itu kebutuhan totalnya berapa, terus lenyap itu kemarin nan sudah disetujui RKAB-nya berapa, terus lenyap itu kelak ya paling nambah-nambah dikit," tegasnya.

Penyesuaian kuota tersebut mencakup jenis bijih nikel limonit maupun saprolit, tergantung pada spesifikasi smelter masing-masing perusahaan. Tri menekankan bahwa pemerintah tidak bakal memberikan penambahan volume nan terlalu signifikan untuk mencegah jatuhnya nilai akibat pasokan nan berlebih.

"Angkanya enggak ini tapi belum clear apa maksudnya hanya untuk mengejar nan itu, tapi jangan sampai kita tahan, pokoknya jangan sampai ada oversupply. Itu aja," tambahnya.

Pihaknya mencatat bahwa para pelaku upaya tetap mempunyai kesempatan untuk mengusulkan revisi alias penambahan kuota produksi hingga 31 Juli 2026. Seluruh permohonan tersebut bakal dievaluasi untuk memastikan tujuan hilirisasi tetap tercapai secara optimal.

"Kalau mengusulkan ya Juli paling lambat tanggal 31 Juli tetapi tentang berapa dan lain sebagainya apakah disetujui ya tergantung lah itu nanti," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]