Akses Menuju Bandung maupun Ciamis Terpaksa Ditutup Sementara

Setelah melakukan orasi di terminal BBM, ribuan massa nan terdiri dari HMI, PMII, IMM, Hima Persis, Tasikraya, hingga Sapma Pemuda Pancasila bergerak menuju Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Martadinata. Akibat tindakan ini, akses jalan utama menuju Ba(MI/Kristiadi)

RIBUAN mahasiswa dan poros pelajar dari beragam organisasi di Kota Tasikmalaya menggelar tindakan unjuk rasa besar-besaran pada Jumat (12/6/2026). Massa menuntut pembatalan kenaikan nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) nan sekarang menyentuh nomor Rp16.250 per liter.

Aksi nan berjalan di ruas Jalan Garuda, Kecamatan Tawang, ini sempat diwarnai ketegangan. Massa mendatangi fuel terminal PT Pertamina Persero dan terlibat tindakan saling sorong dengan abdi negara campuran TNI, Polri, dan Brimob saat hendak melakukan tindakan bakar ban jejak di depan pintu gerbang akomodasi vital tersebut.

Lumpuhkan Akses Jalan Utama

Setelah melakukan orasi di terminal BBM, ribuan massa nan terdiri dari HMI, PMII, IMM, Hima Persis, Tasikraya, hingga Sapma Pemuda Pancasila bergerak menuju Gedung DPRD Kota Tasikmalaya di Jalan RE Martadinata. Akibat tindakan ini, akses jalan utama menuju Bandung maupun Ciamis terpaksa ditutup sementara.

Pihak kepolisian melakukan pengalihan arus lampau lintas mulai dari persimpangan Jati dan Sukarindik guna menghindari kemacetan total akibat massa nan membakar ban jejak di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Dampak Domino ke BBM Subsidi

Koordinator Lapangan aksi, Encep Gunawan Ridwan, menegaskan bahwa kenaikan nilai Pertamax nan dilakukan tanpa pemberitahuan memadai sangat memukul ekonomi masyarakat. Ia menyoroti kejadian migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite nan memicu antrean panjang di beragam SPBU.

"Di tengah ekonomi masyarakat nan sulit, kenaikan Pertamax membikin masyarakat beranjak ke Pertalite. Kami meminta pernyataan tegas bahwa stok Pertalite cukup dan tidak ada kelangkaan, lantaran faktanya sekarang semua kendaraan kudu antre panjang," tegas Encep.

Respon DPRD Kota Tasikmalaya

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menyatakan dukungannya untuk meneruskan aspirasi mahasiswa ke tingkat pusat. Ia berjanji bakal mengirimkan delapan poin tuntutan mahasiswa langsung kepada DPR RI.

"Kami bakal menyampaikan seluruh aspirasi mahasiswa dengan delapan poin tuntutan tersebut ke DPR RI menggunakan surat resmi kop DPRD. Mahasiswa mendesak pemerintah memperkuat sektor produktif, mengurangi ketergantungan impor, serta memperluas partisipasi publik dalam kebijakan ekonomi," pungkas Aslim. (AD/I-1)