Airlangga: Integrasi Kawasan Jadi Kunci Pertumbuhan Inklusif Asia-Pasifik

Menko Airlangga (Foto: Okezone)

JAKARTA - Transformasi struktural dan integrasi ekonomi area menjadi agenda krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Asia-Pasifik yang inklusif di tengah dinamika dunia nan terus berkembang. Sinergi antara kebijakan publik dan peran bumi upaya sangat krusial untuk memastikan transformasi ekonomi area melangkah efektif dan memberikan faedah nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Kita berkumpul pada momen nan sangat penting, ketika lanskap ekonomi dunia menuntut lebih dari sekadar pemulihan, tetapi juga transformasi fundamental. Saat kita konsentrasi 'Mempercepat Pertumbuhan Inklusif Regional Melalui Reformasi Struktural’, kita kudu mengakui bahwa kekuatan kita terletak pada integrasi kita,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan Opening Remarks pada Opening Ceremony APEC Business Advisory Council (ABAC) Meeting I 2026 di Jakarta, Minggu (8/2/2026).

Dalam forum tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa ketahanan perekonomian Indonesia tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dibangun melalui kebijakan nan kuat dan andal nan dijalankan secara konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 mencapai 5,39 persen (yoy), serta tumbuh 5,11 persen sepanjang tahun 2025.

Hal ini menempatkan Indonesia dalam jejeran ekonomi dengan keahlian terbaik di antara negara-negara APEC.

“Indonesia tetap resilien, bukan lantaran kebetulan, tetapi lantaran kebijakan nan kuat dan andal nan terus dijalankan untuk memastikan pertumbuhan nan inklusif dan selaras dengan agenda reformasi,” tegas Menko Airlangga.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi telah berakibat langsung pada kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun di nomor 8,5 persen, tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen, rasio ketimpangan membaik, serta Indeks Pembangunan Manusia meningkat. Capaian tersebut didukung oleh bauran kebijakan nan terkoordinasi, penguatan koordinasi lintas sektor, serta komunikasi kebijakan nan konsisten.