AHY Sebut Bangun Rel Kereta Lebih Murah daripada Jalan, Selisihnya Rp 41 T

Jakarta -

Pemerintah berencana menambah 14.000 km jalur kereta baru dalam 20 tahun ke depan dengan anggaran total Rp 1.200 triliun. Penambahan ini rencananya dilakukan melalui reaktivasi jalur meninggal maupun pembangunan jalur kereta baru.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana penambahan jalur kereta ini perlu segera dilakukan, mengingat adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian nan selama ini tetap cukup lebar.

"Selama ini bisa dikatakan terjadi underinvestment. Memang kita bukan seperti negara kontinental nan saling terhubung daratannya, sehingga pengembangan kereta bisa dilakukan secara masif ke semua arah. Kita negara kepulauan, tapi tetap saja kita perlu pengembangan kereta," kata AHY dalam konvensi pers di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (22/4/2026).

Menurutnya, biaya nan perlu dikeluarkan pemerintah untuk mengelola alias membangun jalur kereta baru jauh lebih murah dibandingkan dengan membangun alias memperbaiki jalan secara nasional.

Sebagai contoh, dalam anggaran shopping pemerintah 2026, pembangunan dan perbaikan jalan secara nasional bisa menghabiskan lebih dari Rp 46 triliun. Sementara itu, pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta hanya sekitar Rp 5 triliun. Artinya, terdapat selisih anggaran hingga Rp 41 triliun pada 2026 saja.

"Underinvestment ini jika dibandingkan dengan biaya alias anggaran nan dialokasikan untuk pembangunan alias perbaikan jalan-jalan kita, tahun 2026 ini saja misalnya, bisa dikatakan Rp 46 sekian triliun itu untuk pembangunan alias perbaikan jalan-jalan secara nasional, sedangkan hanya kurang lebih Rp 5 triliun untuk rel kereta. Jadi ada gap di situ," terangnya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan kebanyakan jalur kereta saat ini tetap terpusat di Pulau Jawa. Sementara di pulau besar lain seperti Sumatra dan Sulawesi jumlahnya tetap sangat sedikit. Bahkan, prasarana transportasi massal ini belum tersedia sama sekali di Pulau Kalimantan.

"Dari kurang lebih 12 ribu kilometer secara total, 10 ribu kilometer itu ada di Jawa. nan aktif, nan operasional sekitar 7 ribu kilometer. Sisanya tidak aktif. Sedangkan Sumatra ada, tapi tentunya belum sangat terhubung," ujar AHY.

"Kalimantan belum ada kereta, Sulawesi hanya sedikit sekali, seratusan kilometer saja. Nah, dengan demikian pengarahan Bapak Presiden untuk mengembangkan jaringan kereta di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi ini menjadi strategis," lanjutnya.

Melihat kondisi ini, AHY mengatakan penambahan jalur kereta baru bakal difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa. Tujuannya untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Kita tahu wilayah Kalimantan luas sekali dan kaya dengan sumber daya alam mineral. Termasuk menghubungkan antarprovinsi dari utara ke timur, ke selatan, ke tengah, hingga ke barat, semuanya penuh dengan potensi sumber daya alam. Nah, inilah nan saya rasa menjadi kesempatan nan sangat baik," paparnya.

"Kalau saja ini bisa kita sorong terus, maka bakal memberikan untung bagi negara dan semua pelaku upaya di bagian komoditas sumber daya alam tadi. Ini juga bakal mempercepat proses hilirisasi, dan pada akhirnya bakal meningkatkan nilai tambah nan acapkali lipat bagi komoditas tambang kita," ujar AHY lagi.

Namun, mengingat pengembangan jalur ini merupakan proyek jangka panjang hingga 2045, prosesnya kudu dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan area nan matang.

"Bicara proyek nan bisa dikerjakan lebih cepat, bisa dikatakan quick wins, tadi ada beberapa nan kita identifikasi. Misalnya untuk ruas dari Aceh ke Sumatera Utara, khususnya dari Banda Aceh ke Besitang," tandasnya.

(igo/fdl)