AHY Ingatkan Kekuasaan Ada Batasnya, Fasilitas Negara Bukan untuk Politik Praktis

ilustrasi kekuasaan ada batasnya.(MI)

KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan seluruh pihak agar tidak memperlakukan kekuasaan sebagai sesuatu nan dapat dipertahankan tanpa batas. Menurutnya, kekuasaan merupakan mandat rakyat nan mempunyai pemisah waktu dan kudu dijalankan dengan mempertanggungjawabkan kehendak rakyat.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya, kekuasaan adalah amanah rakyat nan mempunyai pemisah waktu,” kata AHY saat berpidato dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9).

Karena itu, AHY menegaskan kewenangan politik masyarakat tidak boleh dibatasi. Ia meminta kewenangan setiap penduduk negara untuk memilih maupun dipilih tetap dijamin sebagai bagian krusial dari kehidupan demokrasi. “Jangan dihalang-halangi kewenangan rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” tegasnya.

Selain itu, AHY menilai kerakyatan tidak semestinya dipersempit hanya pada penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi, kata dia, juga ditopang oleh pemerintahan nan bertanggung jawab, norma nan dipercaya masyarakat, kebebasan pers dan masyarakat sipil, serta sistem checks and balances nan melangkah sehat. “Demokrasi tidak boleh berakhir pada prosedur dan penyelenggaraan Pemilu,” ujar AHY.

Menurutnya, kerakyatan nan sehat tetap memerlukan pemerintahan nan kuat dan efektif. Namun, kekuatan pemerintah kudu melangkah beriringan dengan keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap perbedaan, kepatuhan terhadap hukum, serta kesediaan mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat.

“Demokrasi nan sehat memerlukan pemerintahan nan kuat dan efektif, sekaligus terbuka terhadap kritik, menghormati perbedaan, menjunjung hukum, dan selalu siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada rakyat,” kata AHY.

AHY juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai Reformasi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Ia menekankan bahwa kejuaraan politik kudu berjalan secara jujur, adil, bebas, dan demokratis. “Pemilu kudu berjalan jujur, adil, bebas, dan demokratis,” tegasnya.

Untuk memastikan prinsip tersebut berjalan, AHY meminta TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN), serta seluruh aparatur negara menjaga profesionalitas dan netralitas dalam Pemilu. “TNI, Polri, Intelijen, Penegak Hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara kudu ahli dan netral,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan agar akomodasi dan sumber daya negara tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Menurutnya, seluruh fasilitas negara semestinya dikembalikan pada kegunaan utamanya untuk melayani kepentingan masyarakat. “Fasilitas negara kudu digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik praktis,” kata AHY.

Lebih lanjut, AHY menekankan perlunya memastikan seluruh peserta Pemilu memperoleh perlakuan nan adil. Ia menilai kemenangan politik kudu lahir dari mandat dan kepercayaan rakyat, bukan dari penggunaan kekuasaan alias akomodasi negara.

“Setiap peserta Pemilu kudu memperoleh perlakuan nan adil. Siapa pun nan menang kudu menang lantaran mendapatkan kepercayaan rakyat, dan siapa pun nan kalah kudu menghormati kehendak rakyat,” tutur AHY.

Dalam pidatonya, AHY membujuk Demokrat mengambil pelajaran dari pengalaman partai tersebut ketika berada di pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Ia secara unik menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk proses pergantian kekuasaan nan berjalan setelah dua periode pemerintahan.

“Kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk ketika pergantian kekuasaan berjalan tenteram dan demokratis setelah dua periode,” pungkasnya. (Dev/P-3)