Ada Selisih Rp9.000, Seberapa Kuat Menahan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia?

Ada Selisih Rp9.000, Seberapa Kuat Menahan Harga BBM di Tengah Lonjakan Minyak Dunia? Ini Hitung-hitungannya (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Seberapa kuat menahan harga BBM di tengah lonjakan minyak dunia? Tentu ini menjadi pertanyaan banyak pihak. Pemerintah telah memutuskan nilai BBM subsidi dan nonsubsidi tidak naik sejak 1 April 2026 meski nilai minyak bumi meroket di atas USD100 per barel.

Pemerintah dinilai perlu hati-hati dalam mengambil kebijakan mengenai dengan nilai BBM bersubsidi maupun nonsubsidi. Pasalnya, kebijakan mempertahankan nilai di tengah lonjakan nilai minyak mentah dunia untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, namun perlu diwaspadai dampaknya bagi ketahanan daya nasional.  

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, dengan dugaan nilai Indonesia Crude Price (ICP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) 2026 sebesar USD70 per barel ke nilai rata-rata saat ini, pergerakan hariannya mendekati nilai minyak Brent.  Jika merujuk pada nilai minyak jenis Brent dikurangi sekian persen, kira-kira sudah ada selisih dengan dugaan ceteris paribus artinya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS diasumsikan sama dengan dugaan di APBN 2026. Hasilnya, paling tidak masing-masing produk BBM ada selisih nilai jual Rp5.000-Rp9.000 per liter dibanding nilai keekonomiannya. 

"Ini bukan masalah subsidinya, tetapi ini masalah keberlanjutan pengadaannya nan perlu diantisipasi. Kalau subsidi kelak bisa diselesaikan dengan sistem kompensasi, tetapi nan jauh lebih mengkhawatirkan di dalam konteks ketahanan itu adalah ada nggak uangnya Pertamina untuk mengadakan di hari-hari kedepan alias bulan berikutnya,” ungkap Komaidi saat obrolan berjudul “Menjaga Ketahanan Energi Di Tengah Gejolak Harga Minyak Global” nan digelar Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (9/4/2026). 

Perlu Tambahan Rp2 Triliun per Hari

Menurut Komaidi, berasas info terakhir volume penjualan BBM nasional nan mencapai kisaran 80 juta kiloliter per tahun, dengan market share sekitar 88-90%, penjualan BBM Pertamina satu tahun sekitar 72 juta-75 juta kiloliter alias kira-kira 200 ribu kiloliter per hari.

Jika volume penjualan BBM Pertamina dikalikan Rp5.000-Rp9.000, maka perlu tambahan biaya sekitar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun per hari alias satu bulan mencapai Rp60 triliun. 

“Berapa bulan mereka (Pertamina) tahan dengan cashflow nan ada. Belum lagi mereka juga mungkin ada beberapa bond nan bakal jatuh tempo juga, jadi kudu bayar angsuran pokoknya maupun kembang utangnya,” kata dia.

Komaidi mengatakan jika Pertamina tidak bisa mengadakan pasokan BBM, sementara market share-nya nyaris 90%, maka enggak bakal ada BBM di dalam negeri. Ini nan membikin pemerintah perlu hati-hati di dalam mencermati kondisi nan ada alias kemudian memberikan kebijakan. 

Di satu sisi, lanjut dia, keputusan untuk tidak meningkatkan nilai BBM dalam konteks ekonomi cukup dipahami. Namun nan jauh lebih penting, jika barangnya enggak ada, maka bakal kolaps semuanya. 

“Hitung-hitungan APBN maupun ekonomi menjadi enggak berarti, jika peralatan itu nggak ada, bisa dibayangkan, jika BBM di SPBU enggak ada.  Ini bakal menimbulkan kemacetan nasional di dalam konteks ekonomi maupun sosial. Ini nan saya kira perlu diantisipasi oleh kita semua,” tegas Komaidi. 
 
Menurut Doktor Kebijakan Energi dari Universitas Trisakti ini, upaya pemerintah untuk mendinginkan masyarakat memang penting, namun tetap perlu rasional. 

“Kebijakan boleh populis, tetapi kudu rasional.  Kalau populis irasional, kombinasi itu bakal menghancurkan semua tatanan, saya kira,” tegas Komaidi.