Ada 'Nama Ajaib' di Rotasi Pejabat Kemenkeu, Dirjen Pajak Minta Ditunda

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengaku telah mengusulkan agar rotasi pejabat Kementerian Keuangan ditunda. Hal itu lantaran sejumlah kandidat tidak melalui prosedur nan berlaku.

Perombakan itu dilakukan oleh eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (10/9) saat dirinya tetap menjabat. Kini, Purbaya telah terkena reshuffle.

Menurut Bimo, penundaan perombakan dilakukan lantaran ada sejumlah nama nan disebutnya "ajaib" diusulkan untuk menduduki kedudukan di Kementerian Keuangan.

“Ada beberapa nama-nama ajaib nan tidak ikut proses assessment dan talent management. Itu nan membikin saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Djaka Budi Utama) meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo kepada wartawan di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari Antara.

Bimo menjelaskan, usulan itu mempertimbangkan keadilan bagi kandidat lainnya nan melalui proses pengangkatan kedudukan sebagaimana nan telah ditetapkan.

Bagi kandidat nan tidak memenuhi syarat, Bimo mengusulkan agar pemindahan kedudukan barunya dibatalkan.

“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, nan lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap,” ujarnya.

Bimo pun menyebut Menteri Keuangan Suahasil Nazara telah menyatakan komitmennya untuk membenahi reformasi birokrasi internal Kemenkeu dengan sebaik-baiknya.

“Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.

Terpisah, Menkeu Suahasil mengatakan Kemenkeu tetap membahas kelanjutan perombakan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Menkeu menyebut pembahasan dilakukan dengan memandang proses serta aktivitas nan telah berjalan mengenai penunjukan dan pelantikan pejabat di lingkungan Kemenkeu.

Suahasil menjelaskan penunjukan pejabat di lingkungan Kemenkeu mempunyai sejumlah jenjang dan dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit eselon I.

Menurut dia, sistem tersebut diperlukan lantaran terdapat posisi nan memerlukan koordinasi lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi di lingkungan Kemenkeu.

Terkait kemungkinan pembatalan perombakan, Suahasil belum bisa memberikan kepastian.

Ia mengatakan pihaknya tetap bakal memandang kembali proses nan telah dilakukan sebelumnya, termasuk pelantikan pejabat nan dilakukan secara langsung maupun hibrida.

"Kita kelak memandang dulu ya, apa nan sudah dilakukan kemarin. Karena kan jika seperti pelantikan itu ada juga pelantikan nan hybrid. Nah, ada nan waktu itu datang, sehingga ini kelak jadi kombinasi nan keseluruhan," pungkas Suahasil.