Ada 72 Tersangka Karhutla, Komisi IV DPR Dorong Audit Korporasi

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendorong audit korporasi terhadap semua terduga pelaku kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan ditetapkan Mabes Polri. Alex menilai audit terhadap perusahaan-perusahaan terduga terlibat dapat mengatasi masalah karhutla dari akarnya.

"Audit korporasi ini menjembatani celah antara peristiwa kebakaran di lapangan dengan pertanggungjawaban di tingkat pengambil keputusan. Dengan audit, kita tidak hanya memadamkan api, tetapi juga memadamkan niat untuk membakar," kata Alex dalam keterangan tertulis, Senin (24/8/2026).

Politikus PDIP ini mengungkit penetapan 72 orang tersangka karhutla oleh Bareskrim Polri. Adapun penetapan ini merupakan hasil penanganan 89 laporan polisi di sembilan wilayah norma Polda nan tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan ialah Polda Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh dan Kalimantan Utara.

Menurut Alex, karhutla nan disebabkan korporasi bakal dapat dihentikan secara permanen jika setiap perusahaan tahu bahwa praktik mereka bakal diaudit secara ketat, transparan dan bakal dihukum tanpa pandang bulu.

"Oleh lantaran itu, pemerintah kudu mewajibkan audit korporasi sebagai bagian dari perpanjangan izin upaya setiap tahun. Inilah solusi nyata nan selama ini terabaikan," ujar Ketua PDIP Sumatera Barat itu.

Menurut Alex, audit korporasi juga bakal bisa mengungkap tokoh intelektual di kembali titik api Karhutla nan sempat mencatatkan nama Indonesia sebagai area penyebab terjadinya musibah lingkungan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-20, lantaran terdapat 9 juta hektare lahan di Pulau Kalimantan jadi lautan api, di tahun 1997-1998 lalu.

"Dari audit korporasi, kita juga bisa memastikan, kepatuhan terhadap perizinan dan rencana kerja memang betul-betul dilaksanakan alias dia sekadar jadi arsip administratif," terang Alex.

Terwujudnya pengaruh jera dan keadilan norma nan berimbang sebagai akibat audit korporasi, sebut Alex, juga bakal jadi terang dalam penyelesaian Karhutla dalam jangka panjang.

Selain itu, audit korporasi ini juga bakal memutus rantai pasokan dan insentif ekonomi bagi pelaku pembakaran.

"Sembari melakukan audit korporasi, kita juga mendesak pengawasan terpadu terhadap pembukaan lahan perkebunan, sebagai langkah antisipasi dalam jangka pendek," kata Alex.

Di sisi lain, Alex mendorong pemerintah juga perlu memperkuat insentif bagi pembukaan lahan tanpa membakar. Insentif itu bisa berupa subsidi perangkat berat, akses angsuran lunak alias kemudahan perizinan bagi perusahaan nan terbukti ramah lingkungan.

"Masyarakat juga perlu diberikan training tentang teknik pembukaan lahan mekanis. Dengan demikian, mereka tidak ikut tergoda untuk membakar," pungkas Alex.

(fca/gbr)