98 Resolution Network Soroti Upaya Destabilisasi Nasional, Ungkit 3 Poros

Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lantaran adanya kampanye serangan destabilisasi. Haris mengatakan ada tiga poros di kembali kampanye serangan destabilisasi nasional.

"Kita sedang menghadapi sebuah peperangan (warfare) nan dilancarkan secara senyap dan samar. Kami menilai gejolak IHSG dan pelemahan nilai tukar rupiah sebagai sebuah serangan destabilisasi terkoordinasi," kata Haris Rusly Moti kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

Haris menilai tag line 'sale Indonesia', '1998 redux', 'buang rupiah', 'Indonesia gelap', dan lain-lain sebagai salah satu corak serangan destabilisasi terkoordinasi untuk tujuan menggerus kepercayaan publik dan pasar terhadap kebijakan progresif Presiden Prabowo Subianto.

Haris mengatakan kampanye destabiliasasi terkoordinasi tersebut untuk mendorong depresiasi mata uang, pelemahan IHSG, dan memicu pelarian modal nan diharapkan dapat menyusutkan persediaan devisa. Menurut Haris, serangan tersebut terobsesi daur ulang peristiwa Reformasi 1998, sehingga memicu gejolak politik melalui rekayasa guncangan ekonomi.

Haris percaya daur ulang alias redux 1998 tidak bakal terjadi. Alasannya, pada 1998 peta geopolitik tetap unipolar, ketika itu Amerika Serikat (AS) jadi penguasa alias mentari tunggal, sedangkan saat ini sudah multipolar.

Pada era 1998 lembaga multilateral IMF, World Bank, WTO, sangat berkuasa mendikte kebijakan setiap negara. Namun, saat ini multilateralisme telah diruntuhkan oleh Presiden AS Donald Trump seiring ambruknya Washington Consensus.

Haris mengatakan ada tiga poros kekuatan nan dirugikan oleh kebijakan progresif Prabowo. Mereka menurut Haris dipastikan di kembali serangan dan kampanye destabilisasi terkoordinasi.

"Menurut kami oligarki 'serakahnomic' nasional nan sangat dirugikan kebijakan Presiden Prabowo. Selain itu, poros korporasi dan tokoh multinasional. Berikutnya, sudah menjadi rahasia umum, salah satu negara tetangga kita, negara mini nan hidup dan kaya raya dari penampungan duit kotor hasil perampokan kekayaan dan sumber daya alam Indonesia. Negara mini ini dipastikan sangat dirugikan oleh kebijakan Presiden Prabowo," ujar Haris.

"Nasib bangsa kita sejak era kolonialisme dan imperialisme corak lama dulu, selalu saja jadi objek nan dibodoh-bodohi dan diadu domba oleh negara mini dan korporasi serakah alias kompeni jahat di masa lalu," sambungnya.

Haris menilai beberapa kebijakan Prabowo nan merugikan dan meruntuhkan kekayaan tiga poros serkahnomic tersebut, di antaranya pembentukan Danantara, penyitaan lahan oleh Satgas PKH, kebijakan devisa terkendali sumber daya alam nan wajib diparkir di dalam negeri (DHE) selama satu tahun, pembentukan Danantara Sumber Daya Indonesia, swasembada pangan nan merugikan kartel impor, hingga pemberantasan korupsi dan penyitaan duit dan asset milik kaum 'serakahnomic'.

"Ketika Presiden Prabowo membentuk Danantara untuk memperkuat BUMN mereka intrik sebagai 'kapitalisme negara'. Ketika Presiden Prabowo mengamankan kekayaan dan SDA kita dengan kebijakan DHE sumber daya alam, mereka intriknya sebagai kebijakan nan mendistorsi pasar," lanjut Haris.

Haris menilai tiga poros 'serakahnomic' tersebut juga menyudutkan efisiensi dan realokasi APBN untuk pemerataan kesejahteraan sebagai kebijakan tidak produktif dan meghamburkan uang. Di mata mereka, kata Haris, membangun sekolah rakyat, memberi makan bergizi cuma-cuma kepada pelajar, membangun kampung nelayan, subsidi pupuk, sebagai kebijakan 'bakar anggaran'.

"Karena itu, menurut kami, para pengkritik pemerintah dan golongan aktivitas mahasiswa nan jujur dan independen, juga perlu mencermati secara bening situasi saat ini. Jangan juga terlalu lugu dan polos dalam menilai situasi saat ini, seakan situasi saat ini semata akibat respons alamiah pasar terhadap kebijakan Presiden alias semata akibat sistemik dari persoalan fiskal dan moneter," tegas Haris.

"Kami juga mengakui, tata kelola sejumlah kebijakan program strategis Presiden Prabowo juga belum sempurna. Masih perlu perkuat aspek teknokratisnya. Belum lagi para pejabat kita juga tetap belum bisa keluar dari mindset dan kebiasaan lama nan menjadikan kedudukan publik sebagai perangkat mengeruk rente," ucap Haris.

Namun, Prabowo menurut Haris telah menunjukkan komitmennya memberantas korupsi dan mencegah kebocoran kekayaan negara. Prabowo dinilai memperkuat KPK, kejaksaan dan BPKP untuk memburu koruptor, membujuk penduduk gunakan gawai di tangan untuk mengawasi dan rekam perilaku bandel pejabat.

(rfs/gbr)