950 SPPG Diduga Tak Layak Sanitasi dan Higiene, Terancam Ditutup Permanen

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap ada 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan diduga tidak layak secara higiene dan sanitasi. Dapur-dapur tersebut terancam ditutup secara permanen.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pihaknya tengah melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur nan belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

"Sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur nan kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene," kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Sudaryono menegaskan SLHS bukan sekadar persyaratan administrasi. Menurutnya, sertifikat tersebut merupakan syarat absolut bagi dapur nan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia memberikan tenggat hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur nan telah beraksi tetapi belum melengkapi SLHS untuk mengurus sertifikat tersebut melalui Dinas Kesehatan di kabupaten/kota masing-masing.

"Sampai dengan tanggal 10 kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat Laik Higiene dan Sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.

BGN juga telah mengirimkan surat info kepada jejeran di wilayah untuk memberikan asistensi kepada mitra andaikan memerlukan support manajemen dalam proses pengurusan SLHS. Sudaryono menegaskan dapur nan terbukti tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi bakal ditutup secara permanen.

"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu," tuturnya.

"Kalau mau sebagus apa pun rupanya secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka kudu di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," sambungnya.

Dia mengakui penerapan tanggungjawab SLHS membikin sejumlah Dinas Kesehatan di wilayah kudu menangani banyak permohonan sekaligus. Sebab, ada puluhan dapur nan sebelumnya belum mengurus SLHS dan sekarang kudu segera melengkapinya.

BGN juga menerima laporan adanya mitra nan merasa proses pengurusan SLHS diperlambat alias dipingpong oleh Dinas Kesehatan daerah. Sudaryono meminta persoalan tersebut dilaporkan agar dapat ditelusuri.

"Kami juga menyadari bahwa tanggungjawab SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berkapak pada tiba-tiba dinas itu sibuk. Karena ada puluhan dapur nan tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus dan kudu cepat-cepat jadi," jelasnya.

"Yang jelas nan tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen," tegas Sudaryono.

(bel/idn)