9 Ribu Puskesmas Sudah Terapkan Integrasi Layanan Primer

Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus (kiri) saat meninjau hasil pemeriksaan tuberkulosis (TBC) milik penduduk di Puskesmas Cibodasari, Kota Tangerang, Banten, Selasa (11/11/2025)( ANTARA FOTO/Putra M. Akbar)

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mencatat sebanyak 9.000 puskesmas alias sekitar 87,4% dari total puskesmas di Indonesia telah menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) hingga 24 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 7.500 puskesmas sekarang telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), memberikan elastisitas finansial dan operasional nan lebih besar untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat.

Capaian ini menegaskan bahwa transformasi di lini pelayanan kesehatan primer terus menunjukkan kemajuan signifikan.

Wakil Menteri Kesehatan, Benjamin Paulus Octavianus mengapresiasi peran tenaga kesehatan Puskesmas sebagai ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.

"Puskesmas adalah ujung tombak. Berkat kerja keras mereka, jutaan masyarakat telah mendapatkan CKG. Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah wilayah untuk menyusun kebijakan kesehatan nan lebih tepat sasaran," kata Benjamin dalam keterangannya, Selasa (28/7).

Selain CKG, Benny sapaan akrabnya juga menekankan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai prioritas nasional. Indonesia tetap menjadi negara dengan beban TB nan tinggi, sehingga strategi penanggulangannya sekarang diperkuat melalui penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pencarian kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di desa.

"Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita kudu aktif menemukan aspek risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini. Itulah filosofi utama pelayanan kesehatan primer," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Benny juga menyoroti beragam praktik baik nan dilakukan pemerintah daerah.

Salah satunya adalah program Home Care Kabupaten Jember nan mendatangi pasien hingga ke rumah, khususnya masyarakat miskin, lansia, dan pasien pascastroke nan mengalami keterbatasan akses menuju akomodasi kesehatan.

Menurutnya, pendekatan jemput bola seperti itu menjadi contoh gimana penemuan wilayah bisa menjawab persoalan kesehatan masyarakat berasas kondisi lokal.

"Saya memandang langsung gimana pemerintah wilayah berani mengambil terobosan. Jika program seperti ini terbukti memberikan akibat nan baik, tentu layak menjadi contoh bagi wilayah lain," ujarnya.

Pemerintah terus memperluas pemerataan jasa kesehatan. Salah satunya melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten nan sebelumnya belum mempunyai rumah sakit, sehingga masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh jasa kesehatan nan lebih mudah dijangkau. (P-4)