7 Bulan Terputus, Jalan Diperbaiki Warga Aceh Malah Dilarang Digunakan

Koalisi masyarakat sipil Aceh mengkritik keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) nan menghentikan penggunaan jalan di Kawasan Enang-enang jalur nasional Bireuen-Takengon, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah nan diperbaiki penduduk secara swadaya.

Padahal jalan diperbaiki penduduk nan rusak akibat musibah itu merupakan akses vital untuk penghubung lintas wilayah tengah Aceh. Warga memperbaiki jalan nasional itu lantaran tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah.

Koalisi masyarakat sipil Aceh menilai langkah BPJN tersebut merupakan corak kesewenang-wenangan negara di tengah lambannya penanganan akibat musibah ekologis nan melanda Aceh.

"Langkah BPJN tersebut merupakan corak kesewenang-wenangan pengurus negara. Alasan nan disampaikan juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ekologis di Aceh," kata narahubung Koalisi Masyarakat Sipil Aceh Alfian, Rabu (24/6).

Menurutnya inisiatif masyarakat nan secara swadaya membuka kembali akses jalan setelah jembatan Enang-enang terputus akibat musibah sejak akhir November 2025 harusnya didukung.

Upaya gotong royong penduduk sempat sukses memulihkan akses transportasi nan selama berbulan-bulan menghalang aktivitas dan perekonomian masyarakat setempat.

"Selama kurang lebih tujuh bulan masyarakat mengalami kesulitan akibat putusnya akses jalan. Melalui kekompakan dan swadaya, mereka bisa membuka kembali jalur nan sangat berfaedah bagi aktivitas sehari-hari dan roda ekonomi masyarakat," ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alfian menilai kehadiran pemerintah di letak bukan untuk memberikan solusi alias kepastian mengenai perbaikan infrastruktur, melainkan sebagai respons atas kritik publik terhadap lambannya penanganan kerusakan jalan dan jembatan.

Publik kata dia berkuasa mempertanyakan keberadaan pemerintah selama berbulan-bulan ketika akses utama masyarakat menuju sekolah, akomodasi kesehatan, hingga pusat ekonomi terputus.

"Jalan Enang-enang sudah putus sejak akhir November 2025. Pertanyaannya, dimana pemerintah pusat dan wilayah selama tujuh bulan terakhir? Apakah masyarakat memang dibiarkan menghadapi kesulitan akses ke sekolah, jasa kesehatan, dan aktivitas ekonomi?," katanya.

Masyarakat Sipil Aceh pun mendesak pemerintah untuk menghentikan tindakan nan dinilai menghalang upaya-upaya pengganti masyarakat dalam mengatasi keterbatasan akses akibat bencana.

Sementara itu kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini mengatakan penanganan jalan Enang-enang di jalur Takengon-Bireuen telah masuk dalam program pembangunan tahun 2027.

Namun, pemerintah belum merekomendasikan jalan darurat nan dibangun penduduk untuk dilalui kendaraan roda empat maupun kendaraan bermuatan berat.

"Enang-enang sebenarnya sudah kami programkan untuk dibangun pada 2027. Kami juga sudah turun ke lokasi, berjumpa dengan masyarakat nan membangun jalan darurat itu," kata Zulkarnaini kepada wartawan, Selasa (24/6).

Zulkarnaini mengaku telah turun langsung ke letak dan berjumpa dengan pemerintah wilayah serta masyarakat setempat menyusul ramainya sorotan publik terhadap kondisi jalan tersebut.

"Untuk sementara kami belum bisa merekomendasikan kendaraan bermuatan tinggi melewati Enang-enang. Kami juga belum bisa menjamin keamanan kendaraan roda empat nan melintas jalan darurat itu," ujarnya.

Ia menegaskan pembangunan kembali jalan dan jalan Enang-enang memerlukan kajian teknis unik mengingat statusnya sebagai prasarana jalan nasional ditambah jalan tersebut rawan longsor.

Sementara pihaknya sudah membuka jalur pengganti di wilayah itu agar penduduk bisa melintas. "Masyarakat diimbau tetap menggunakan jalur pengganti nan telah tersedia," katanya.