62,9% Subsidi BBM-Listrik Dinikmati Orang Mampu, Luhut Minta Ditata Ulang

Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan anggaran subsidi daya saat ini lebih dari Rp 300 triliun. Sayangnya, 62,9% faedah subsidi justru dinikmati golongan masyarakat mampu.

Oleh karena itu Luhut meminta subsidi daya ditata ulang agar tepat sasaran. Sebagaimana diketahui, pemerintah selama ini memberikan subsidi pada BBM, LPG hingga listrik.

"Dari info nan sukses kami himpun, menunjukkan beban subsidi daya tetap di atas Rp 300 triliun per tahun. Ironisnya, sekitar 62,9% justru dinikmati oleh golongan masyarakat mampu. Jelas ini tidak setara dan perlu ada penataan ulang untuk sasaran subsidi," ungkapnya dalam unggahan resmi akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/6/2025).

Luhut mengatakan, konsentrasi saat ini di DEN adalah untuk melakukan reformasi subsidi listrik. Langkah ini sejalan dengan pesan nan disampaikan Presiden Prabowo Subianto nan menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintah.

"Karena itulah, salah satu konsentrasi utama nan saat ini sedang kami matangkan adalah reformasi subsidi listrik," jelasnya.

Menurut Luhut kebijakan subsidi berbasis peralatan kudu diubah menjadi support langsung berbasis individu. Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025, DEN berencana menggeser pedoman info ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memfokuskan perlindungan terhadap golongan masyarakat bawah.

Langkah ini telah dilakukan melalui sistem terintegrasi dari portal Perlinsos hingga verifikasi biometrik menggunakan GovTech. Menurutnya, langkah digitalisasi ini krusial untuk memangkas birokrasi nan berkait dan menutup celah manipulasi info nan dianggap menjadi sumber kerugian negara.

"Melalui sistem nan transparan, kita bisa menghemat kas negara hingga Rp 29,9 triliun per tahun sekaligus memastikan peruntukan anggaran negara secara tepat sasaran," terang Luhut.

Luhut menambahkan, skema support ke depan kudu diarahkan sebagai stimulan untuk membangun upaya produktif. Ia menekankan, support pemerintah setidaknya bisa menjadi modal untuk penerima faedah bisa berdikari dan naik kelas secara ekonomi.

"Yang perlu dicatat adalah reformasi subsidi bukan untuk mengurangi kewenangan masyarakat miskin, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran negara betul-betul sampai ke tangan nan berhak," pungkasnya.

(ahi/hns)