6 Badan Otonom Mathla'ul Anwar Dukung Gugatan Hasil Muktamar

ilustrasi(Forum Silaturhami Mathla'ul Anwar)

Dinamika dalam organisasi kemasyarakatan maupun organisasi berbasis keanggotaan merupakan perihal nan tidak terpisahkan dari proses demokrasi internal. Ketika terjadi perbedaan pandangan mengenai hasil keputusan organisasi, penyelesaian melalui sistem nan sah dan konstitusional dinilai menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas organisasi sekaligus memberikan kepastian norma bagi seluruh pihak.

Dalam konteks tersebut, Forum Silaturahmi Badan Otonom Mathla'ul Anwar tingkat pusat menyatakan support terhadap langkah norma nan ditempuh Andi Yudi Hendriyawan mengenai hasil Muktamar XXI Mathla'ul Anwar nan diselenggarakan di Serang pada April 2026. Forum tersebut terdiri dari enam badan otonom tingkat pusat di lingkungan Mathla'ul Anwar, ialah Muslimat Mathla'ul Anwar, Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar, Ikatan Pelajar Mathla'ul Anwar, Pandu Cahaya Islam Mathla'ul Anwar, dan Generasi Muda Wati Mathla'ul Anwar.

Dalam pernyataan resminya, forum menyampaikan bahwa support diberikan sebagai bagian dari upaya menjaga marwah organisasi dan memastikan seluruh proses kelembagaan melangkah sesuai patokan nan berlaku. Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi, mengatakan pihaknya menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural dalam penyelenggaraan muktamar nan perlu diuji melalui sistem hukum.

“Kami menyaksikan jalannya persidangan pada Muktamar MA 21 lalu. Kami menilai hasil muktamar banyak nan abnormal prosedur dan terindikasi melanggar AD/ART lantaran beragam corak pelanggaran selama proses muktamar berlangsung,” kata Nawawi.

Menurut forum, proses norma merupakan instrumen nan sah dalam negara norma untuk menilai apakah penyelenggaraan muktamar telah melangkah sesuai ketentuan organisasi maupun prinsip tata kelola nan berlaku. Forum juga menegaskan bahwa support terhadap gugatan tidak dimaksudkan untuk memperuncing perbedaan di internal organisasi, melainkan sebagai bagian dari upaya memperoleh kepastian norma atas persoalan nan dipersoalkan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Mathla'ul Anwar (HIMMA), Ahmad Syafaat, mengatakan langkah norma nan ditempuh penggugat merupakan kewenangan konstitusional nan dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

“Penyelesaian melalui jalur norma merupakan langkah nan wajar dan demokratis untuk memperoleh kejelasan serta menghindari polemik berkepanjangan di tengah family besar Mathla’ul Anwar,” ujarnya.

Syafaat menambahkan bahwa pihaknya menghormati seluruh proses norma nan sedang berjalan dan menyerahkan penilaian terhadap fakta-fakta nan diajukan kepada majelis hakim.

"Kami menghormati langkah norma nan diambil penggugat sebagai bagian dari kewenangan konstitusional penduduk negara dan kader organisasi. Biarlah pengadilan memeriksa dan menilai seluruh kebenaran nan ada secara objektif," katanya.

Ia juga membujuk seluruh kader Mathla'ul Anwar untuk tetap menjaga persatuan organisasi, mengedepankan sikap saling menghormati, serta menahan diri dari beragam tindakan nan berpotensi memperkeruh situasi sembari menunggu putusan norma nan berkekuatan tetap.

Sementara itu, Andi Yudi Hendriyawan menyatakan optimistis terhadap proses norma nan sedang berjalan. Menurutnya, pihak penggugat telah menyiapkan beragam arsip dan bukti untuk mendukung argumentasi nan diajukan dalam gugatan.

“Kami punya kepercayaan dengan bukti-bukti nan valid, pengadilan bakal mengabulkan permintaan kami,” ujarnya.

Perkara tersebut saat ini tetap berada dalam proses persidangan. Pada sidang kedua nan berjalan Rabu (3/6/2026), majelis pengadil memutuskan menunda persidangan hingga pekan depan guna memberikan kesempatan kepada pihak tergugat melengkapi sejumlah arsip nan belum tersedia dalam persidangan sebelumnya.

Selain itu, pengadilan juga menjadwalkan pemanggilan terhadap pihak nan disebut sebagai Turut Tergugat III dari unsur Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan info nan disampaikan dalam persidangan, terdapat sejumlah arsip nan tetap perlu dilengkapi oleh pihak tergugat, termasuk arsip nan berangkaian dengan legalitas kepanitiaan dan penyelenggaraan muktamar. Persidangan berikutnya bakal menjadi tahap lanjutan untuk menilai kelengkapan manajemen serta proses pemeriksaan perkara.

Perkembangan perkara ini diperkirakan bakal menjadi perhatian penduduk Mathla'ul Anwar lantaran hasil akhirnya berpotensi memengaruhi dinamika organisasi ke depan. Namun demikian, seluruh dalil nan diajukan para pihak tetap menunggu pembuktian dan penilaian majelis pengadil sebelum memperoleh kekuatan norma tetap sesuai prinsip prasangka tak bersalah dan asas peradilan nan berlaku. (E-3)