55.000 Buruh Terancam PHK, Ternyata Begini Kondisi Pabrik Keramik RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Industri keramik nasional menghadapi tekanan berat akibat menipisnya pasokan gas industri. Kondisi tersebut memicu penurunan produksi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. Berdasarkan info nan dihimpun asosiasi, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) Januari hingga Mei 2026 hanya mencapai sekitar 47,5% dari kebutuhan nan telah ditetapkan.

Kekurangan pasokan tersebut membikin industri kudu mencari pengganti melalui LNG regasifikasi nan harganya jauh lebih mahal dibandingkan gas bumi tertentu (HGBT). Saat ini nilai LNG regasifikasi disebut telah mencapai sekitar US$20,5 per MMBTU. Akibatnya, biaya gas nan ditanggung industri keramik melonjak hingga rata-rata US$15-16 per MMBTU, jauh di atas nilai HGBT nan dipatok sebesar US$7 per MMBTU.

"Daya saing industri bakal terus tergerus dan utilisasi kapabilitas produksi bakal menurun," ujar Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) Edy Suyanto dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Tekanan terhadap industri berpotensi semakin besar setelah PGN menginformasikan bahwa realisasi AGIT pada Juni 2026 kemungkinan turun hingga di bawah 30%. Edy menegaskan persoalan nan dihadapi pelaku upaya tidak semata-mata mengenai nilai energi, tetapi menyangkut keberlangsungan industri keramik nasional nan selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menampung investasi berbobot triliunan rupiah.

ASAKI memperkirakan industri tetap dapat beraksi secara kompetitif andaikan nilai gas rata-rata berada di kisaran US$7-9 per MMBTU. Target tersebut dapat dicapai jika realisasi AGIT minimal mencapai 80%, sementara sisanya dipenuhi melalui LNG.

"Kami tidak meminta keistimewaan. nan dibutuhkan adalah kepastian kesiapan pasokan gas dengan nilai kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional," katanya.

Kekhawatiran nan sama juga disampaikan Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan. Ia menyebut ketidakpastian pasokan gas telah mengganggu perencanaan dan aktivitas produksi beragam sektor industri.

Informasi nan diterima pihaknya menunjukkan realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5% dari alokasi nan ditetapkan pemerintah. Pada saat nan sama, penggunaan gas di luar skema AGIT bakal dikenakan tarif sekitar US$20 per MMBTU mulai Juni 2026.

"Satu-satunya langkah adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume nan ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025," katanya.

Permasalahan tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Saat memberikan sambutan di hadapan peserta Rakernas KSPI kemarin, Ketua Harian Partai Gerindra itu secara spontan menghubungi Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri melalui sambungan telepon nan diperdengarkan kepada peserta acara.

"Halo, Pak Dirut Pertamina. Ini saya lagi di Rakernas KSPI, iya. Saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi saya tadi sudah rancang pidato, hanya buyar semua nih gara-gara soal gas. Jadi pertama-tama, saya sebelum pidato saya mau tanya dulu gimana nih soal gas industri, apakah ada jalan keluar?" tanya Dasco.

Dasco kemudian menegaskan bahwa ancaman PHK nan disampaikan kalangan pekerja tidak bisa dianggap sepele. Ia meminta agar langkah mitigasi segera dilakukan sebelum ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.

"Jadi begini, Pak Simon, jadi dalam berapa hari ini, ini sudah ada ancaman PHK. Jadi mungkin kita juga mesti cari jalan keluar alias kemudian juga nan dalam waktu dekat PHK ini juga kudu kita mitigasi gimana kemudian pabrik-pabrik ini sekitar 55 ribu katanya nan terancam PHK dan tentunya itu sangat memprihatinkan," ujar Dasco.

(fys/wur)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]