5 Peserta Calon Manajer Kopdes Merah Putih Wafat, DPR Desak Kurangi Latihan Fisik 

Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meneriakkan yel-yel saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis (25/6/2026). Seba(ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.)

ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mendesak Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk mengevaluasi total dan mengurangi porsi latihan bentuk berintensitas tinggi dalam Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Itu buntut dari wafatnya lima orang peserta calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti kedisiplinan militer tersebut.

Amelia menegaskan meskipun pembinaan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan di lapangan mempunyai relevansi nan kuat, kreasi materi kepelatihan kudu disesuaikan dengan kondisi peserta.

"Evaluasi kudu dilakukan secara spesifik pada kreasi materi pelatihan. Peserta SPPI bukan dipersiapkan sebagai prajurit tempur, melainkan sebagai manajer pembangunan berbasis masyarakat. Oleh lantaran itu, materi nan mempunyai akibat bentuk tinggi perlu ditinjau kembali berasas prinsip kebutuhan kedudukan (job relevance)," ujar Amelia melalui keterangan tertulisnya, Minggu (28/6).

Amelia menjabarkan sejumlah langkah krusial nan kudu segera diadaptasi oleh Kemhan dalam menyusun kurikulum baru Latsarmil bagi masyarakat sipil. Langkah awal nan perlu diambil adalah mengurangi alias memodifikasi seluruh latihan bentuk berintensitas tinggi nan tidak mempunyai keterkaitan langsung dengan tugas fungsional calon manajer desa.

Selanjutnya, porsi latihan bentuk wajib diterapkan secara berjenjang dan selektif dengan mempertimbangkan variabel usia, kondisi kesehatan terkini, indeks massa tubuh, serta rekam medis objektif masing-masing peserta. Bersamaan dengan itu, kurikulum baru kudu memperbanyak porsi materi kelas seperti kepemimpinan, bela negara, etika pelayanan publik, kerja sama tim, dan manajemen krisis.

Kemhan juga diminta mempertebal kurikulum dengan muatan kompetensi inti sipil nan meliputi manajemen koperasi, kepemimpinan sosial, komunikasi publik, mitigasi bentrok desa, ketahanan pangan, serta kesiapsiagaan bencana.

Terakhir, kata ia, aspek pengawasan kesehatan di lapangan kudu diperkuat melalui pemantauan tanda-tanda vital secara berkala demi mendeteksi awal indikasi sengatan panas (heat stroke), dehidrasi, potensi henti jantung, serta petunjuk penghentian latihan seketika saat indikasi awal terdeteksi.

Amelia mengatakan kejadian mematikan tersebut tidak sepatutnya menjadi argumen alias dalih untuk menghentikan program SPPI secara keseluruhan. Menurutnya, tata kelola Koperasi Desa dan Kampung Nelayan tetap memerlukan pasokan SDM nan handal dan terorganisasi.

Ia mengatakan peristiwa ini kudu menjadi momentum bagi kementerian mengenai untuk menyusun kreasi training nan lebih proporsional, akuntabel, dan berbasis manajemen risiko.

"Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kedisiplinan, tetapi juga oleh keahlian negara memastikan setiap program pengembangan sumber daya manusia berjalan secara aman, profesional, dan berorientasi pada keselamatan peserta," pungkas Amelia. (H-4)