Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan menggelar pertemuan tingkat tinggi di Islamabad, Pakistan, pada akhir pekan ini guna merundingkan syarat-syarat gencatan senjata demi mengakhiri perang di Iran. Gedung Putih menyebut pembicaraan ini sebagai proses nan terus berjalan, meski kesepakatan akhir dinilai tetap sangat rentan lantaran pertempuran tetap berkobar di beragam titik di Timur Tengah.
Mengutip The Hill, ahli bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menyatakan bahwa Presiden Donald Trump meyakini arsip rencana saat ini merupakan landasan nan bisa dikerjakan untuk mencapai perdamaian abadi. Kelly menegaskan bahwa AS tidak bakal melakukan negosiasi melalui pers mengenai perincian obrolan tersebut.
Berikut sejumlah perincian nan diketahui soal persiapan perundingan tersebut dikutip The Hill dan Al Jazeera, Jumat (10/4/2026):
Delegasi
Presiden Trump mengirim delegasi kuat nan dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance, didampingi penasihat senior Steve Witkoff dan menantu Trump, Jared Kushner. Mengutip Al Jazeera, rombongan ini dijadwalkan tiba di Islamabad pada Sabtu, (11/04/2026), untuk berjumpa dengan perwakilan Iran di bawah mediasi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif.
Kehadiran Vance menjadi sorotan utama lantaran dia dikenal sebagai sosok nan lebih condong pada kebijakan anti-perang di dalam pemerintahan Trump dibandingkan dengan Witkoff alias Kushner. Vance dipandang sebagai tokoh nan lebih terbuka untuk mengakhiri bentrok nan telah menelan ribuan korban jiwa tersebut.
Pihak Iran sendiri dilaporkan bakal dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi untuk berhadapan dengan delegasi AS. Ghalibaf merupakan mantan komandan IRGC, sehingga kehadirannya dianggap mewakili kepentingan militer Iran dalam meja perundingan.
Meskipun delegasi sudah disiapkan, pejabat Pakistan memberikan catatan bahwa kepastian kehadiran tetap berjuntai pada situasi keamanan saat delegasi mendarat. Hingga saat ini, pejabat dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) belum dikonfirmasi apakah bakal berasosiasi secara langsung dalam pembicaraan tersebut.
Dania Thafer dari Gulf International Forum menyatakan bahwa absennya Israel dalam pembicaraan ini menjadi tantangan struktural nan nyata bagi kesepakatan akhir. Menurut Thafer, Israel sebagai pihak nan terlibat perang harusnya menjadi bagian dari negosiasi agar mereka tidak membantah syarat-syarat nan disepakati nantinya.
Isu Lebanon
Kondisi gencatan senjata saat ini berada di ujung tanduk akibat perbedaan interpretasi mengenai cakupan wilayah serangan, khususnya mengenai posisi Israel di Lebanon. Mengutip The Hill, muncul ketidaksepakatan apakah Lebanon termasuk dalam kesepakatan gencatan senjata, di mana Pakistan mengiyakan namun AS dan Israel membantahnya.
Wakil Presiden Vance menyampaikan kepada wartawan di Hongaria bahwa masalah Lebanon hanyalah kesalahpahaman nan sah dari pihak Iran lantaran AS tidak pernah menjanjikan perihal tersebut. Vance menilai Iran mengira gencatan senjata otomatis mencakup Lebanon, padahal arsip nan ada tidak menyatakan demikian.
Vance juga menambahkan bahwa Israel sebenarnya bersedia sedikit menahan diri di Lebanon demi memastikan keberhasilan negosiasi nan bakal dilakukan di Islamabad. Hal ini dilakukan agar pihak Iran tetap merasa mempunyai argumen untuk duduk di meja perundingan tanpa merasa ditekan melalui sekutunya.
Presiden Trump sendiri mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk meminta militer Israel menurunkan intensitas serangan mereka. Mengutip wawancaranya dengan NBC News, Trump menyebut dia meminta Netanyahu untuk lebih bersikap "low-key" agar tidak mengganggu jalannya perundingan.
Netanyahu sendiri merespons dengan menginstruksikan kabinetnya untuk memulai negosiasi langsung dengan Lebanon guna meredam ketegangan di perbatasan utara mereka. Langkah ini diambil setelah serangan besar-besaran Israel ke Lebanon pada hari Rabu lampau memicu ancaman dari Teheran untuk membatalkan seluruh proses diplomasi.
Tarik Ulur 10 Poin Rencana Damai Iran
Negosiasi ini bakal berfokus pada 10 poin rencana tenteram nan diajukan Iran, nan mencakup pencabutan sanksi, penarikan pasukan AS, hingga pengakuan kewenangan pengayaan uranium. Mengutip The Hill, Trump menyebut rencana tersebut sebagai pedoman nan bisa dikerjakan, namun dia tetap bersikeras pada sejumlah batas tegas bagi Iran.
Poin-poin tersebut juga menuntut pembebasan aset Iran nan dibekukan serta resolusi PBB nan menyatakan bahwa perjanjian tersebut berkarakter mengikat secara norma bagi semua pihak. Namun, beberapa poin seperti kompensasi kerusakan perang bagi Iran diprediksi bakal ditolak mentah-mentah oleh pejabat pemerintahan Trump.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menegaskan bahwa posisi Trump tidak berubah, terutama mengenai tuntutan penghentian total pengayaan uranium oleh pihak Iran. Leavitt menyebut bahwa penghentian nuklir adalah garis merah nan tidak bisa dinegosiasikan oleh Amerika Serikat dalam pertemuan di Pakistan nanti.
Trump juga sempat memperingatkan melalui media sosial Truth Social bahwa banyak pihak luar nan mencoba mengirimkan daftar kesepakatan tiruan kepada publik saat ini. Ia menyebut pihak-pihak tersebut sebagai penipu nan mencoba mengacaukan jalur resmi nan sedang dibangun oleh pemerintahannya.
Sahar Khan dari Institute for Global Affairs beranggapan bahwa saat ini kedua belah pihak sedang menunjukkan posisi maksimalis untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pemenangnya. Namun, Khan menilai jika gencatan senjata dua minggu ini sukses dipertahankan, maka itu adalah langkah paling krusial untuk membangun kepercayaan.
Sengketa Jalur Minyak Selat Hormuz
Isu krusial lainnya adalah penguasaan Selat Hormuz, jalur pengedaran 20% minyak bumi nan sempat ditutup oleh militer Iran selama pecahnya peperangan. Mengutip The Hill, Trump sempat melontarkan buahpikiran ambisius untuk membentuk "usaha patungan" (joint venture) dengan Iran dalam mengelola keamanan di wilayah tersebut.
Trump menilai pembentukan upaya patungan adalah langkah nan bagus untuk mengamankan selat dari gangguan pihak-pihak lain nan mau mengacaukan pasokan daya global. Namun, buahpikiran ini segera terbentur oleh realita di lapangan di mana Iran kembali menakut-nakuti bakal menutup total selat tersebut akibat serangan Israel.
Ketegangan kembali memuncak setelah adanya laporan dari intelijen bahwa Iran mulai memungut biaya tol secara sepihak kepada kapal-kapal tanker nan melintas di sana. Trump memperingatkan dengan keras melalui Truth Social agar Iran segera menghentikan penarikan tarif tersebut secara terlarangan sekarang juga.
Presiden Trump menegaskan bahwa Selat Hormuz kudu tetap terbuka bagi semua pihak agar gencatan senjata bisa bersambung ke tahap perdamaian nan permanen. Ia merasa geram jika Iran memanfaatkan situasi perang untuk mendapatkan untung finansial dari kapal tanker nan melintasi jalur perairan internasional tersebut.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membalas bahwa Teheran bisa saja meninggalkan meja perundingan jika Amerika Serikat tetap mendukung agresi militer Israel. Araghchi menuntut AS memilih antara mendukung gencatan senjata nan menyeluruh alias membiarkan perang bersambung melalui tindakan Israel di Lebanon.
Persiapan Total Tuan Rumah
Pemerintah Pakistan telah menetapkan status libur nasional bagi wilayah Islamabad selama dua hari guna menjamin kelancaran dan keamanan perundingan tingkat tinggi ini. Mengutip Al Jazeera, otoritas setempat mengumumkan bahwa tanggal 9 dan 10 April adalah hari libur publik bagi seluruh jasa selain kepolisian dan rumah sakit.
Langkah ekstrem ini diambil lantaran letak perundingan berada di Serena Hotel nan terletak tepat di dalam Zona Merah nan menampung kantor-kantor pemerintahan dan kedutaan. Tamu hotel pun telah diminta untuk mengosongkan bilik sejak Rabu malam demi mengakomodasi delegasi besar dari Washington dan Teheran.
Keamanan di ibu kota Pakistan tersebut sekarang dalam kondisi siaga satu dengan penutupan jalur-jalur masuk utama menuju kota serta penyegelan total wilayah Zona Merah. Sebanyak 30 tim keamanan unik dari Amerika Serikat juga dilaporkan telah tiba lebih awal untuk melakukan sterilisasi di letak pertemuan.
Perdana Menteri Sharif dijadwalkan bakal menjamu kedua delegasi dalam pertemuan pembukaan nan terpisah sebelum perundingan inti dimulai pada hari Sabtu pagi. Mengutip pejabat setempat, sistem perundingan kemungkinan bakal dilakukan di ruangan terpisah dengan pejabat Pakistan bertindak sebagai kurir pesan antar kedua belah pihak.
Masood Khalid, mantan Duta Besar Pakistan untuk China, memperingatkan bahwa suasana perundingan telah "diracuni" apalagi sebelum dimulai akibat serangan Israel ke Lebanon. Namun, Khalid memandang adanya tanda-tanda kelelahan dari kedua belah pihak nan bisa menjadi motivasi kuat untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata jangka panjang.
(tps/tps)
[Gambas:Video CNBC]
3 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·