39 Daerah Tak Mampu Gaji PPPK, Mendagri Siapkan Skema Top-Up TKD

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah pusat menyiapkan skema top-up Transfer ke Daerah (TKD) bagi sekitar 39 wilayah nan betul-betul tidak bisa bayar penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja berbareng Komisi II DPR RI dan sejumlah kepala wilayah di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (8/6).

Tito awalnya menjelaskan Kemendagri menerima banyak keluhan daerah-daerah nan tidak bisa bayar PPPK.

Namun, Kemendagri tidak menerima info begitu saja dan memelototi postur anggaran daerah-daerah itu.

"Namun kemudian kita melakukan pendampingan, pendampingan kita juga, minta maaf, tidak terima begitu saja informasi. Kita memandang dan kita perincian memandang apa postur anggarannya, dan setelah dilihat postur anggarannya, rupanya banyak wilayah nan mampu," kata dia.

Ia mencontohkan NTT nan awalnya mengeluh tidak bisa bayar PPPK, namun setelah didampingi Kemendagri, akhirnya ada anggaran nan dialihkan.

Tito meminta kepala wilayah untuk terlebih dulu memandang rincian pos anggaran sebelum menyerah.

"Contoh Sulawesi Tengah, ini Pak Gubernur, Bapak punya anggaran hibah Rp 120 miliar Pak. Kami sudah melihat, saya lihat dari sistem, di anggaran sistem anggaran, Rp 120 miliar ini bisa dikurangi sebetulnya untuk bayar PPPK, hibahnya. Jadi hal-hal nan tidak efisien bisa untuk diefisiensikan. Nah ini tolong dikerjakan dulu, jangan menyerah dulu, lantaran jika nan menyerah pasti kami pelototi," katanya.

Namun, dia mengatakan memang ada wilayah nan memang sudah tidak mampu.

Ia mencontohkan Kabupaten Tojo Una-Una dengan porsi shopping pegawai mencapai 56,65 persen, Kabupaten Buol sekitar 51 persen, Kabupaten Donggala 53,9 persen, serta Kabupaten Sigi nan mencapai 60 persen.

Tito mengatakan wilayah nan betul-betul tidak bisa bayar perlu dicarikan solusi.

"Kalau enggak salah kita hitung 39 ya? 39 wilayah nan perlu kita pikirkan mungkin mereka jika di PAD juga bakal berat, sehingga mungkin perlu ditop-up melalui TKD," katanya.

Tito kembali mengingatkan kepala wilayah untuk mengevaluasi pos-pos anggaran nan tidak efisien. Ia meminta kepala wilayah tidak menerima saja info dari jajaran.

"Tapi kami melakukan pendampingan tiap minggu. Tiap minggu kami lakukan semua wilayah nan kami anggap itu bakal susah mereka. Kemudian nan berikutnya, artinya perlu dicarikan jalan keluar nan memang sudah menyerah. Memang nggak bisa lagi, kudu perlu dibantu untuk top-up," kata dia.

(yoa/isn)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]