30 Desa Kabupaten Masih Tertinggal, Kemendes Ajak KSP Kolaborasi

Jakarta -

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI (Mendes PDT) Yandri Susanto menghadiri undangan Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Rapat ini dipimpin oleh Kepala KSP Dudung Abdurachman ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Wamen PPN) Febrian Alphyanto Ruddyar.

Yandri merasa berterima kasih dengan adanya rapat ini, lantaran diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok persoalan nan terjadi di wilayah 3T. Ada 30 kabupaten nan masuk wilayah tertinggal, di mana sekitar 5.000 desa nan belum dialiri listrik, tidak mempunyai sinyal, sarana kesehatan dan pendidikan nan minim, serta sarana air bersih.

"Ini perlu dilakukan lantaran ada Asta Cita keenam ialah 'Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan'," kata Yandri, dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).

Langkah ini perlu kerjasama semua pihak ternasuk negara donor, swasta dan BUMN agar dalam periode pertama Presiden RI Prabowo Subianto ini, masalah di wilayah 3T bisa terselesaikan.

Pasalnya, 30 kabupaten ini merupakan penyumbang terbesar Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal nan totalnya mencapai 9.300.

"Nah 6.000 desa berada di 30 Kabupaten ini jadi totalnya nyaris 75%. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka Daerah Tertinggal Insyaallah bisa diselesaikan," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

KSP Dudung Abdurachman mengatakan rapat koordinasi bermaksud agar pihaknya mengetahui langsung kondisi riil di 30 Kabupaten nan masuk wilayah 3T.

Dikatakan Dudung, hingga 80 tahun Indonesia Merdeka ini perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan nan dihadapi seperti akomodasi pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur.

"Hal-hal ini nan kudu kita pecahkan dan bakal saya laporkan ke Presiden," kata Dudung.

Para kepala wilayah itu juga nantinya bakal diberi kesempatan untuk berjumpa Prabowo untuk menyampaikan laporan nan nantinya jadi masukan bagi Prabowo.

Sebagai informasi, rapat ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi di lingkungan Kantor Staf Kepresidenan, serta perwakilan bupati dari wilayah 3T.

Turut mendampingi Yandri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid, Direktur Jenderal (Dirjen) PDP Nugroho Setijo Nagoro, Dirjen PEID Tabrani dan Dirjen PPDT Samsul Widodo.

(akn/ega)