3 Temuan Peneliti UI pada Program Ketahanan Pangan Imipas

Jakarta -

Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Dr Alfindra Primaldhi, mengungkap hasil rapid need assessment (RNA) dalam kebutuhan penguatan kapabilitas teknis di program Kementerian Imipas dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ada tiga temuan dalam asessment ini, apa saja?

Dalam pemaparannya di FGD Kementerian Imipas, Selasa (23/6/2026), Alfindra mengatakan penelitian ini dilakukan di 16 provinsi, tersebar dari Indonesia Barat hingga timur, dilakukan wawancara pada 16 lapas dan rutan dan 15 instansi Imigrasi. Rapid assessment ini juga memandang gimana pandangan UMKM di sekitar UPT dan juga masyarakat.

Adapun tujuan survei ini tidak menangkap keseluruhan nan ada, tapi menangkap potret cepat. Assessment ini konsentrasi di lapas dan rutan pada produksi pangan, pembinaan penduduk binaan, BAMA, lahan koperasi, dan kebutuhan pelatihan. Pemilihan letak wawancara juga dilakukan secara purposif, letak kami pilih berbareng dengan rekan-rekan Imipas untuk memandang ragam geografis dan lainnya.

Lantas, apa saja hasilnya?

1. Kelembagaan dan Tupoksi

Temuan pokok menunjukkan bahwa meskipun program sudah diposisikan sebagai agenda nasional, posisi formalnya dalam tupoksi tertulis dan SOP internal di tingkat unit tetap belum mapan. Banyak pelaksana di lapangan merasa bahwa aktivitas ketahanan pangan adalah tugas tambahan nan tidak didukung oleh struktur anggaran nan pasti dalam DIPA regular, sehingga perihal mendesak nan dibutuhkan.

2. Kesenjangan Kapasitas Teknis (Gap Analysis)

Terdapat kesenjangan kompetensi nan nyata antara staf keamanan dan kebutuhan teknis agribisnis. Alfindra mengungkapkan info menunjukkan bahwa kegunaan produksi seperti akuakultur, perkebunan, dan peternakan di banyak instansi imigrasi berada pada status 'tidak ada' alias hanya 'pengetahuan dasar'.

3. Potensi Lokal dan Risiko Sosial serta Pendekatan Koperasi

Pada aspek lokal dan akibat sosial, kajian terhadap modal sosial menunjukkan bahwa masyarakat sekitar umumnya menilai "wajar" jika Lapas/Rutan melakukan aktivitas produksi pangan sebagai corak pembinaan.

Namun, katanya, terdapat akibat kecemburuan sosial alias resistensi dari UMKM lokal jika produk lembaga dijual dengan nilai di bawah pasar alias menggeser pemasok lokal nan sudah ada, agar program ketahanan pangan ini memberikan akibat nan berkelanjutan, kementerian kudu mengangkat model upaya nan terintegrasi, bukan sekadar proyek sporadis.

Fokus utama kudu diarahkan pada stabilitas produksi dan ekspansi saluran distribusi. Kemudian, lanjutnya, pada aspek pendekatan koperasi sebagai agregator ekonomi, koperasi diposisikan sebagai wadah kelembagaan utama untuk mengelola produksi, pencatatan, penyaluran, dan penjualan secara tertib.

Koperasi kudu bisa menjalankan kegunaan sebagai agregator nan menampung surplus hasil panen dari beragam unit dan menyalurkannya ke pasar nan lebih luas.

"Dapat ditarik konklusi bahwa transformasi program ketahanan pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan langkah strategis nan sangat relevan dengan visi pembangunan nasional. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan lahan di jejeran imigrasi dan kesenjangan kapabilitas teknis di jejeran pemasyarakatan, potensi nan ada sangat menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut," katanya.

"Keberhasilan program ini bakal sangat berjuntai pada kepastian regulasi, keberlanjutan anggaran, modernisasi peralatan, serta keahlian lembaga dalam membangun kemitraan nan transparan dengan masyarakat dan UMKM lokal," imbuhnya.

Dia mengungkapkan penerapan program ketahanan pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) menunjukkan keberhasilan signifikan dalam mentransformasi peran lembaga dari sekadar penegak norma menjadi tokoh aktif pembangunan nasional nan produktif. Berdasarkan laporan strategis Rapid Need Assessment (RNA), kementerian telah sukses mengoptimalisasi pemanfaatan lahan tidur (idle land) menjadi pusat produksi pangan berbasis pemberdayaan.

Sementara itu, dia menilai jejeran Imigrasi menunjukkan keberhasilan adaptif melalui model kemitraan strategis, sebagaimana dicontohkan oleh Kanim Surabaya nan bisa mengelola 85 hektar lahan pihak swasta. Secara keseluruhan, program ini telah menciptakan ekosistem ekonomi sirkular nan berdikari melalui peran koperasi sebagai agregator hasil produksi.

"Keberhasilan ini membuktikan bahwa sinergi antara pengelolaan aset negara, pembinaan sumber daya manusia, dan modernisasi teknis bisa memperkuat kedaulatan pangan nasional sekaligus mewujudkan visi besar Asta Cita," tuturnya.

Dia menilai secara institusional, salah satu program percepatan Kemenimipas sebagai strategi baru dalam mendukung ketahanan pangan, semakin menunjukkan transformasi besar lahirnya kementerian ini. Dia juga mengapresiasi Menteri Imipas Agus Andrianto.

"Kepemimpinan nan kuat dan disertai tata kelola nan berbasis pada info telah membuktikan bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai lembaga norma dan keamanan bisa menjadi mesin penggerak kedaulatan pangan nasional sekaligus wadah kemanusiaan bagi rehabilitasi penduduk binaan," pungkasnya.

(aud/aud)