3 Fakta MBG dan Kopdes Dianggapi Bebani APBN, Purbaya Pasang Badan

3 Fakta MBG dan Kopdes Dianggapi Bebani APBN, Purbaya Pasang Badan (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA - Program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dinilai membebani fiskal negara. Namun, perihal tersebut dibantah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menegaskan, program prioritas MBG dan Kopdes tidak memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut ini Okezone rangkum fakta-faktanya, Jakarta, Senin (8/6/2026).

1. Purbaya Sebut Program MBG Fleksibel

Purbaya menegaskan bahwa program tersebut dirancang secara elastis sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan anggaran.

MBG sebelumnya dinilai oleh lembaga rating seperti S&P sebagai program nan bakal mempengaruhi pengelolaan fiskal pemerintah. Bahkan program prioritas Presiden tersebut dinilai bisa menciptakan ruang defisit nan lebih besar di kemudian hari.

"Jadi kan anggapannya MBG tidak fleksibel, saya kasih ke S&P jika nan ini bisa di adjust (disesuaikan). Kita bisa yakinkan dengan program itu defisit bisa kita pertahankan di bawah 3 persen, dan jika kepepet misal nilai minyak tinggi, itu (MBG) bisa dikendalikan sesuai nan dibutuhkan," kata Purbaya di Jakarta, Sabtu 6 Juni 2026.

2. MBG dan Kopdes Tidak Dipersoalkan

Menurut Purbaya, program MBG hingga Koperasi Desa Merah Putih tidak dipersoalkan oleh lembaga pemeringkat global, mengenai pengelolaan fiskal pemerintah.

Purbaya bilang, program-program tersebut memang menyantap porsi cukup besar dalam alokasi shopping pemerintah. Namun bukan berfaedah tidak bisa dilakukan penyesuaian ketika Pemerintah kudu menjaga defisit sesuai dengan dugaan makro nan ditentukan.

"Waktu saya ketemu dengan S&P terakhir, dia tidak meributkan itu (program prioritas pemerintah), hanya dia mengkhawatirkan sentimen negatif nan ada di market. Kalau fondasinya tidak ada masalah," ujarnya.