2 Juta Wirausaha Terima Kredit Produktif Era Prabowo

Presiden Prabowo Subianto.(Dok. Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis janji angsuran dan pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun nan telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur di seluruh Indonesia. Penyerahan ini menyasar pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga wirausaha lainnya untuk periode penyaluran Agustus hingga Oktober 2026.

Prosesi penyerahan tersebut berjalan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) Tahun 2026 di Jiexpo Convention Centre, Jakarta, Kamis (22/10). Dalam agenda ini, Presiden didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Dana produktif tersebut disalurkan melalui 343 lembaga jasa keuangan. Secara simbolis, lima perwakilan debitur menerima pinjaman dengan nilai bervariasi antara Rp5 juta hingga Rp400 juta. Mereka adalah Hendra Sukmawijaya (nelayan Bekasi), Dedi Supriyatna (ojol Jakarta), Wahyu (petani kopi Temanggung), Ratna Dewi Susanti (pedagang makanan Jakarta), dan Dewi Murni (pedagang busana Tanah Abang).

Selain penyerahan kredit, Rakornas ini menandai peluncuran Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga. Lembaga baru ini menggantikan Dewan Nasional Keuangan Inklusif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa majelis ini bakal berfokus pada tiga pilar utama: ketahanan kebutuhan finansial berbobot (financial wellness), ketahanan menghadapi guncangan (financial resilience), dan rasa kondusif mengelola finansial (financial security) nan diukur pada tingkat keluarga.

Struktur Dewan Nasional Kesejahteraan Keluarga dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo sebagai Ketua. Posisi Ketua Harian dijabat oleh Airlangga Hartarto, sementara Wakil Ketua diisi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Adapun Gubernur BI Destry Damayanti dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertindak sebagai Wakil Ketua Harian.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat ekspansi akses pembiayaan produktif bagi masyarakat bawah guna memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor riil. (Ant/Z-10)