134 Pulau Indonesia Terancam Tenggelam, KLH Dorong Pendanaan Adaptasi Iklim untuk Komunitas Lokal

Ilustrasi(Dok Pexels )

WAKIL Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Diaz Hendropriyono mengingatkan ancaman serius krisis suasana terhadap wilayah kepulauan Indonesia. Ia menyebut ribuan pulau mini berpotensi tenggelam akibat kenaikan muka air laut sehingga diperlukan penguatan program penyesuaian berbasis organisasi dan support pendanaan suasana internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Diaz dalam Berlin Climate Mobility Forum nan diselenggarakan Global Centre for Climate Mobility (GCCM) dan Robert Bosch Stiftung di Berlin, Jerman, pada 19 Juni 2026. Forum tersebut membahas rumor perpindahan masyarakat akibat dampak perubahan iklim. 

“Bagi Indonesia, pengungsian akibat suasana bukan masalah di masa depan, melainkan realita masa kini. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi beragam akibat suasana termasuk banjir, tenggelamnya pulau-pulau sedang maupun mini dan kenaikan permukaan air laut,” ujar Diaz.

Menurut dia, nyaris 60% penduduk Indonesia tinggal di area pesisir nan rentan terhadap akibat perubahan iklim.

Indonesia juga menghadapi ancaman tenggelamnya sekitar 1.500 pulau mini pada 2050 serta 115 pulau berukuran sedang pada 2100. Diaz menegaskan bahwa upaya mengurangi perpindahan masyarakat akibat perubahan suasana kudu dimulai dengan memperkuat ketahanan masyarakat sebelum krisis terjadi.

“Pengalaman kami menunjukkan dengan jelas bahwa mobilitas akibat perubahan suasana bermulai dari resilience. Cara terbaik untuk mengurangi pengungsian secara terpaksa adalah dengan memperkuat masyarakat sebelum krisisnya terjadi,” katanya. 

Dalam forum tersebut, Diaz memaparkan Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai salah satu strategi penyesuaian berbasis masyarakat. Program itu telah menjangkau lebih dari 12.600 letak di Indonesia, dengan sekitar 40% berada di area timur Indonesia, termasuk Maluku dan Papua.

Selain ProKlim, pemerintah juga menjalankan Program Desa Konservasi Mangrove di 220 lokasi. Salah satu contoh keberhasilannya berada di Desa Golo Sepang, Nusa Tenggara Timur, di mana rehabilitasi mangrove bisa memulihkan ekosistem pesisir sekaligus menghidupkan kembali sektor perikanan dan membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Untuk memperkuat upaya penyesuaian di tingkat akar rumput, Diaz menekankan pentingnya akses langsung organisasi lokal terhadap pendanaan suasana global. Ia menyoroti skema New Collective Quantified Goals (NCQG) nan menargetkan penghimpunan biaya suasana sebesar US$300 miliar per tahun pada 2035 dari beragam sumber pendanaan. 

“Kita kudu terus memperkuat support bagi negara-negara rentan melalui akses terhadap pendanaan iklim, transfer teknologi, dan peningkatan kapasitas. Implementasi New Collective Quantified Goal menjadi kunci untuk memastikan tersedianya pendanaan nan memadai dan mudah diakses bagi masyarakat rentan serta organisasi lokal,” ujar Diaz.

Forum tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin negara kepulauan nan rentan terhadap perubahan iklim, termasuk Presiden Kiribati Taneti Maamau, Presiden Palau Surangel S. Whipps Jr., serta perwakilan dari Tuvalu, Maladewa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Afrika Selatan. (E-4)