Waspada Inflasi dan Krisis Global, Mendagri Ajak Kepala Daerah Siap Siaga

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membujuk seluruh kepala wilayah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi inflasi serta akibat krisis dunia nan berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, khususnya golongan berpenghasilan rendah.

Ia menegaskan bahwa rumor biaya hidup saat ini menjadi perhatian utama masyarakat. “Lebih dari 60 persen masyarakat kita itu peduli pada biaya hidup, terutama makanan. Ini tidak bisa ditunda,” tegas Tito saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Kota Banda Aceh, Aceh, Senin (20/4/2026).

Ia menilai inflasi sekarang bukan lagi sekadar rumor makro, melainkan persoalan konkret nan dirasakan langsung oleh masyarakat sehari-hari. Kenaikan nilai pangan, energi, dan logistik dapat dengan sigap memicu tekanan sosial. Ia apalagi mengingatkan potensi akibat ekstrem jika inflasi tidak dikendalikan.

“Kalau sudah meledak, mahal biayanya. Bisa sampai kerusuhan, akomodasi publik rusak. Membangunnya lama, merusaknya sebentar,” ujarnya.

Mendagri Tito juga menyoroti dinamika dunia nan tetap penuh tantangan, mulai dari bentrok Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah nan melibatkan sejumlah negara besar. Menurutnya, perkembangan tersebut turut memengaruhi nilai daya global, nan berakibat pada beragam sektor.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan nilai minyak dapat memicu pengaruh berantai terhadap biaya transportasi, distribusi, dan nilai barang. Oleh lantaran itu, peran aktif pemerintah wilayah menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nilai di daerah. “Jangan autopilot. Jangan tunggu sampai masalah meledak,” katanya.

Tito meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat kinerja, termasuk melalui koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memantau pergerakan nilai secara real-time. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi dapat difokuskan pada dua aspek utama, ialah menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi.

Sebagai contoh, dia menyinggung lonjakan nilai cabe nan sempat terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi aspek produksi, tetapi juga pengedaran nan belum optimal.

Lebih lanjut, dia menilai wilayah nan mempunyai pedoman produksi pangan nan kuat condong lebih handal dalam menghadapi tekanan ekonomi. Sementara itu, wilayah perkotaan nan berjuntai pada pasokan dari luar perlu memperkuat strategi ketahanan pangan.

Berkaca dari pengalaman pandemi COVID-19, dia menyampaikan bahwa penguatan ketahanan pangan lokal menjadi langkah strategis. Berbagai inisiatif seperti urban farming, hidroponik, dan pemanfaatan lahan sempit di perkotaan dinilai dapat menjadi solusi adaptif sekaligus kesempatan pemberdayaan masyarakat.