Wamendagri Ribka Haluk Dorong Jatim Perkuat Sinkronisasi Pembangunan Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah tersebut dinilai krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi wilayah nan lebih merata.

Guna menyukseskan upaya tersebut, Ribka menekankan pentingnya peran gubernur dalam menjaga stabilitas pembangunan di Jatim. Terlebih, sebagaimana petunjuk Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, gubernur juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dengan kewenangan nan dimiliki, gubernur perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan secara merata di seluruh wilayah.

“Kalau di provinsi terjadi pertumbuhan dan kemudian juga kemajuan nan cukup pesat tetapi tidak diimbangi dengan kabupaten alias kota, ini juga sangat mengkhawatirkan,” ujar Ribka pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2027 di Shangri-La Hotel, Kota Surabaya, Jatim, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan nan sama, Ribka mengapresiasi kekompakan dan soliditas jejeran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi di Jatim. Ia berambisi sinergisitas tersebut dapat menghasilkan pembangunan nan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Ribka juga mengapresiasi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jatim. Namun demikian, dia berpesan agar capaian tersebut dapat dirasakan secara merata di lingkup kabupaten/kota di Jatim untuk mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.

“Kalau kita bicara Indonesia Emas salah satu adalah gimana kita mau ada bingkisan demografi. Saya pikir Jawa Timur sudah. Tinggal kita bingkisan demografi untuk provinsi-provinsi lainnya kita tunggu,” imbuhnya.

Sejalan dengan semboyan “Jatim Gerbang Baru Nusantara”, Ribka berambisi kiprah Provinsi Jatim bisa menjadi wilayah dengan potensi perekonomian baru, khususnya bagi wilayah Indonesia Timur. Untuk itu, krusial bagi jejeran Pemerintah Provinsi Jatim untuk mematangkan perencanaan pembangunan agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

“Untuk Jawa Timur perlu kita atensi hanya masalah nomor pengangguran. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, kemudian IPM dan lain-lain semua sudah sangat-sangat baik, apalagi program nasional pun sudah diikuti secara baik,” tandas Ribka.

Sebagai informasi, aktivitas ini dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf, Ketua TP PKK Provinsi Jatim Arumi Bachsin Emil Dardak, serta jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jatim.