Tingkat Kemiskinan RI Versi Bank Dunia dan BPS Beda Jauh, Ini Sebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan perbedaan nomor kemiskinan nan signifikan dengan World Bank alias Bank Dunia. Bank Dunia mencatat lebih dari 60,3% masyarakat Indonesia alias setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

Sementara itu, BPS mengungkapkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 sebesar 8,25% alias sekitar 23,36 juta jiwa. Untuk memahami perbedaan ini berikut ini, penjelasan komplit langkah penghitungan BPS dan Bank Dunia.

Direktur Statistik Ketahanan Nasional BPS RI Nurma Midayanti mengatakan nan menyebabkan perbedaan nomor kemiskinan adalah adanya perbedaan metodologi statistik.

"Metodologi World Bank ini sangat berbeda dan ketika kita bandingkan dengan nan dihitung dan dirilis BPS itu menjadi tidak pas lantaran metodologinya berbeda," katanya saat pemaparan dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Gedung BPS, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Perbedaan signifikan, kata Nurma, adalah Indonesia masuk ke dalam golongan negara upper-middle income. Indonesia mencatat Gross National Income (GNI) alias Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebesar US$4.580 pada 2023. Sementara, Bank Indonesia menetapkan negara nan masuk pada golongan upper-middle income berada di rentang US$4.516 - US$14.005.

Nurma menjelaskan standar GNI pada golongan up-middle income country tersebut mempunyai range nan lebar, sehingga Indonesia nan berada di pemisah bawah golongan tersebut sama dengan negara dengan GNI nan besar. Padahal menurut Nurma Indonesia lebih cocok masuk ke kelas lower-middle income country.

"(Indonesia) tetap lebih cocoknya sebenarnya jika dari sisi kemiskinan itu dia lebih cocok masuk di lower middle income country. Lebih dekat ke situ sebenarnya. Jadi ini juga nan perlu dipahami teman-teman media perlu ditekankan ketika memberitakan Indonesia sudah masuk di upper middle income country sesungguhnya dia itu tetap di pemisah bawah, nyaris di garis pemisah bawah," jelas Nurma.

Bank Dunia sendiri mempunyai 3 pendekatan alias standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara dunia dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP alias purchasing power parity, ialah metode konversi nan menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar nan digunakan bukanlah kurs nilai tukar nan bertindak saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kepentingan Bank Dunia adalah untuk membikin metode nan bisa diperbandingan antar negara, berbeda dengan Indonesia.

"Jadi untuk nan dihitung World Bank ini sebenarnya beda banget penghitungannya dengan nan BPS nan menggunakan basic need nan tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini tujuannya untuk menyetarakan daya beli antar negara sehingga ada bisa dilakukan komparasi antar negara. Jadi World Bank itu menghitung lebih kepada dengan standar dia menghitung Indonesia itu berapa kemiskinannya, Malaysia berapa, Thailand berapa. Dan penghitungan untuk di domestik masing-masing negara bisa berbeda-beda," ucapnya.

Sementara itu, BPS mengungkapkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2025 sebesar 8,25% alias sekitar 23,36 juta jiwa. Untuk memahami perbedaan ini berikut ini, penjelasan komplit langkah penghitungan BPS dan Bank Dunia.

Direktur Statistik Ketahanan Nasional BPS RI Nurma Midayanti mengatakan nan menyebabkan perbedaan nomor kemiskinan adalah adanya perbedaan metodologi statistik.

"Metodologi World Bank ini sangat berbeda dan ketika kita bandingkan dengan nan dihitung dan dirilis BPS itu menjadi tidak pas lantaran metodologinya berbeda," katanya saat pemaparan dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Gedung BPS, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Perbedaan signifikan, kata Nurma, adalah Indonesia masuk ke dalam golongan negara upper-middle income. Indonesia mencatat Gross National Income (GNI) alias Pendapatan Nasional Bruto (PNB) sebesar US$4.580 pada 2023. Sementara, Bank Indonesia menetapkan negara nan masuk pada golongan upper-middle income berada di rentang US$4.516 - US$14.005.

Nurma menjelaskan standar GNI pada golongan up-middle income country tersebut mempunyai range nan lebar, sehingga Indonesia nan berada di pemisah bawah golongan tersebut sama dengan negara dengan GNI nan besar. Padahal menurut Nurma Indonesia lebih cocok masuk ke kelas lower-middle income country.

"(Indonesia) tetap lebih cocoknya sebenarnya jika dari sisi kemiskinan itu dia lebih cocok masuk di lower middle income country. Lebih dekat ke situ sebenarnya. Jadi ini juga nan perlu dipahami teman-teman media perlu ditekankan ketika memberitakan Indonesia sudah masuk di upper middle income country sesungguhnya dia itu tetap di pemisah bawah, nyaris di garis pemisah bawah," jelas Nurma.

Bank Dunia sendiri mempunyai 3 pendekatan alias standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara dunia dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income).

Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP alias purchasing power parity, ialah metode konversi nan menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar nan digunakan bukanlah kurs nilai tukar nan bertindak saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Dirinya turut menjelaskan bahwa kepentingan Bank Dunia adalah untuk membikin metode nan bisa di komparasi antar negara, berbeda dengan Indonesia.

"Jadi untuk nan dihitung World Bank ini sebenarnya beda banget penghitungannya dengan nan BPS nan menggunakan basic need nan tadi sudah saya jelaskan. Tapi ini tujuannya untuk menyetarakan daya beli antar negara sehingga ada bisa dilakukan komparasi antar negara. Jadi World Bank itu menghitung lebih kepada dengan standar dia menghitung Indonesia itu berapa kemiskinannya, Malaysia berapa, Thailand berapa. Dan penghitungan untuk di domestik masing-masing negara bisa berbeda-beda," ucapnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]