Tekan Biaya Logistik, AHY Percepat Pengembangan Kereta Api Lintas Pulau

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemerintah mendorong pengembangan jaringan perkeretaapian nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas dan menekan biaya logistik. Upaya ini difokuskan pada wilayah luar Pulau Jawa untuk menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

Hal tersebut disampaikan AHY saat memimpin rapat koordinasi tindak lanjut pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu (22/4).

Dalam arahannya, dia menegaskan bahwa pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor prasarana dan konektivitas.

"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita mau memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api nan terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujar AHY dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2026).

Ia menerangkan hingga saat ini tetap terdapat ketimpangan signifikan dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis nan terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Kita kudu jujur memandang kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita tetap sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membikin kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah," sambungnya.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional, ialah sekitar 4% untuk pikulan penumpang dan 1% untuk logistik.

"Padahal, kereta api mempunyai kelebihan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini kudu kita sorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," tegasnya.

Selain itu, dia turut menyoroti kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian nan selama ini tetap cukup lebar.

"Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap kudu kita lakukan. Tetapi kita juga memandang adanya gap nan signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini nan kudu kita koreksi bersama," katanya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan bahwa setiap pulau mempunyai tantangan dan potensi berbeda. Sumatera memerlukan penguatan jaringan eksisting dan ekspansi jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi memerlukan integrasi jaringan dengan area industri dan komoditas unggulan.

"Kalimantan apalagi belum mempunyai jaringan kereta api. Ini menjadi kesempatan besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan nan lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," jelasnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kerjasama dengan swasta, dan keterlibatan beragam pihak," lanjutnya.

Lebih lanjut, AHY menekankan pentingnya peran pemerintah wilayah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran nan lebih proporsional.

"Pendapatan wilayah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi shopping untuk transportasi publik tetap rendah. Ini perlu kita sorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran," ucapnya.

Ia pun menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional kudu dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

"Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar nan memerlukan sinergi semua pihak," pungkasnya.

Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi dan kebijakan konkret untuk mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian nasional nan inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., Wakil Kepala BP BUMN Amminudin Ma'ruf, dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin.

Sementara itu, AHY didampingi oleh Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, Herzaky Mahendra Putra, Merry Riana, serta Tenaga Ahli Menteri Ahmad Khoirul Umam dan Rio Neswan.

(akd/ega)