Respons Pigai Usai Digugat Anak Buahnya ke PTUN Terkait Mutasi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka bunyi soal adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengenai mutasi jabatan. Gugatan dilakukan oleh pegawainya sendiri ialah Ernie Nurheyanti M. Toelle.

Pigai mengatakan, jika dirinya merupakan satu-satunya menteri nan tidak pernah me-nonjob-kan pegawainya. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (7/4).

Apa nan disampaikannya itu juga menjawab Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengenai persoalan itu.

"Saya adalah satu-satunya menteri dalam periode ini nan tidak pernah nonjobkan pegawai, pejabat. Ada nan sekjennya di-nonjob-kan, ada di hari nan sama 37 eselon 2 di-nonjob-kan, ada nan tiap minggu ganti, ada tiap bulan ganti," kata Pigai dalam rapat, Selasa (7/4).

"Kenapa? Karena saya mengangkat seluruh pejabat itu, saya sama sekali tidak kenal. Saya hanya baca curriculum vitae, memenuhi syarat, saya angkat, saya menuntut profesional. Dan mereka kerja profesional," jelasnya.

"Saya bukan orang emosional. Hal itu menunjukkan bahwa orang timur itu emosional, tapi kan tidak pernah copot satu pejabat pun, itu kan artinya orang baik. Benar enggak? Ya," sambungnya.

Dia menegaskan, jika dia melakukan pergeseran kedudukan terhadap pegawainya, itu lantaran dasar an profesional.

"Jadi Ibu Yanti, kenapa saya geser, ya, geser, bukan nonjob ya. Itu dari tahun lampau sejak efisiensi, bulan April itu saya kumpulkan seluruh pejabat, baik Kanwil maupun juga pusat, bahwa ini efisiensi, tapi saya menyatakan tidak boleh satu lampu pun padam," paparnya.

Seluruh pegawai kerja, disebutnya, diangkat lantaran memang dia tidak kenal. Apalagi, nan dituntut kepada karyawannya itu adalah keahlian maksimal dan serapan kudu ditingkatkan.

"Setelah kita pertimbangan seluruh eselon 2, nan paling rendah, baik Kanwil maupun juga pusat, itu di tempat nan Ibu Yanti menjadi KPA, Kuasa Pengguna Anggaran, ialah 89%. Saya targetkan penyerapan anggaran di Kementerian HAM itu 99,99%," ucapnya.

"Gara-gara 89% di tempatnya Ibu Yanti, 'Bu Yanti, Ibu Direktur, saya targetnya adalah, sasaran serapan anggaran itu janji kepada pemerintah dan DPR di sini, di parlemen ini, adalah 99,99%," tambahnya.

Menurutnya, hanya lantaran serapan di unitnya dimana Yanti menjadi kuasa pengguna anggaran paling rendah, ialah 89%. "Turun sasaran saya, dari 99,99% menjadi 99, sekian.' Akhirnya saya kumpulkan semua pejabat. nan serapan rendah, copot ya? Setuju enggak?," ucapnya.

"Saya menteri nan menggeser pejabat aja, saya ngomong berbareng seluruh pejabat. Ini ada Ibu Sekjen, ini ada Pak Inspektur Jenderal, saya tidak pernah diam-diam geser orang, angkat orang, saya bicara terbuka," sambungnya.

Atas dasar itulah maka pengambilan keputusan nan dilakukan oleh Pigai berasas profesional. Terlebih, serapan anggaran nan dinilainya paling rendah.

"Saya sudah kasih jabatan, saya tidak kenal Anda siapa, saya hanya membaca kompetensi dan profesionalisme, ya lo… lo kasih gue itu dengan keahlian nan optimal. Saya menuntut Anda keahlian optimal. Kalau tidak keahlian optimal, copot! Untung saya tidak copot," tegasnya.

"Kenapa dibilang tidak profesional? Tidak mungkin. Saya panggil. "Bu, ini gimana ini serapan rendah ini?" "Oh, unit saya 90..." Ya unit kamu, tapi Anda kan KPA di satu direktorat jenderal," tambahnya.